Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ari Dwipayana berpendapat bahwa munculnya hasil hitung cepat atau quick count yang berbeda pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 dapat menghancurkan independensi dan profesionalitas lembaga survei.
Bahkan, dia sudah memperkirakan sebelumnya, akan muncul hasil hitung cepat tandingan terhadap hasil hitung cepat dari lembaga survei yang kredibel.
Quick count tandingan akan dimunculkan sebagai tandingan atas hasil hitung cepat yang dimunculkan oleh lembaga survei kredibel," kata Ari menanggapi munculnya perbedaan hasil hitung cepat perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Jakarta, Rabu (9/7/2014).
Modus untuk menciptakan quick count tandingan, menurut dia, tampak jelas dari kasus tidak digunakannya hasil hitung cepat dari Political Tracking yang dipimpin Hanta Yudha.
"Lembaga survei dijadikan alat propaganda politik yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah metodologi," kata Ari.
Selain itu, menurut dia, upaya memunculkan rilis hitung cepat justru dipakai untuk merancang skenario menyesuaikan hasil real count dengan quick count.
"Inilah bahaya berikutnya ketika akan muncul fenomena vote trading yang berupaya memanipulasi hasil rekapitulasi suara, baik di tingkat desa maupun kecamatan," ujar Ari.
Kemarin, enam lembaga survei mengumumkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014 versi hitung cepat, sedangkan empat lembaga survei lainnya menyatakan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang Pilpres 2014 versi hitung cepat. (Antara)
