Suara.com - Pakar Hukum Pidana dari UII Yogyakarta, Mudzakir mendesak kedua calon presiden untuk memberikan pemahaman kepada para pendukungnya. Pemahaman ini terkait hasil rekapitulasi KPU yang menjadi hasil resmi Pemilihan Presiden 2014.
Pemahaman ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya konflik saat KPU mengumumkan pemenang pilpres pada 22 Juli mendatang.
"Konflik akan terjadi apabila terjadi perbedaan yang cukup jauh antara hasil real count KPU dan quick count. Untuk mencegah konflik, capres harus bisa memberikan pemahaman kepada para pendukungnya," ujar Mudzakir dalam diskusi bertajuk 'Hiruk Pikuk 22 Juli' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7/2014).
Mudzakir mengakui hal tersebut tidak akan mudah, karena jarak antara capres dengan pendukungnya cukup jauh. Namun, demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif, dia menyarankan kepada capres untuk tidak mengabaikannya.
Sementara Ketua Forum Rektor Indonesia 2013, Laode M. Kamaluddin mengatakan hasil quick count yang berbeda pada 9 Juli lalu menyebabkan kedua belah pihak memiliki pegangan berbeda. Ini yang memicu kemungkinan terjadinya konflik pada saat KPU mengumumkan hasil penghitunga pada 22 Juli mendatang. Laode menyarankan media massa tidak terlalu memihak dalam menyebarkan informasi.
"Yang bikin timbulnya konflik itu sebenarnya quick count karena Kedua belah pihak sudah punya data dan mengklaim datanya yang kredibel. Media massa juga harus mengiformasikan hal-hal yang wajar dan berimbang," katanya.
Dia mengingatkan potensi terjadinya konflik bisa terjadi di mana saja dan juga bisa bermula dari desa ke kota atau sebaliknya. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara untuk mendamaikan para pendukung setelah 22 Juli.
"Kita sudah masuk ke fase baru, karena baru pertama kali capres hanya ada dua dan masyarakat menjadi terbelah, karena itu yang terpenting adalah upaya yang dilakukan bagaimana berdamai setelah mengumumkan hasil," tutupnya.
