Suara.com - LSM HAM Amnesty Internasional meminta Presiden baru Indonesia Joko Widodo mewujudkan janji-janji kampanyenya untuk memperbaiki situasi HAM Indonesia yang mencemaskan.
Joko Widodo yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang pemilihan presiden 9 Juli, telah menjanjikan untuk mengutamakan urusan hak asasi manusia selama masa pemerintahannya – termasuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran serius HAM di masa lalu, melindungi kebebasan beragama, mereformasi kepolisian dan membuka akses ke Papua bagi para pemantau internasional.
“Merupakan sesuatu yang membesarkan hati bahwa Presiden Joko Widodo telah berbicara tentang komitmennya untuk hak asasi manusia selama masa kampanye presiden, sekarang saatnya dia harus mewujudkannya,” kata Richard Bennett, Direktur Asia Pasifik Amnesty International, dalam surat elektronik yang diterima suara.com, Rabu (23/7/2014).
“Pemerintahan yang baru memiliki kesempatan untuk membuka halaman baru menuju era di mana hak asasi manusia secara sejati dihormati di Indonesia. Kemenangan Joko Widodo akan meningkatkan harapan banyak aktivis hak asasi manusia dan korban yang telah berjuang melawan impunitas selama bertahun-tahun – harapan-harapan tersebut tidak bisa dihabisi,” ujarnya.
“Sebagai langkah paling awal, kami mendesak pemerintahan yang baru untuk mengambil evaluasi mendalam rekam jejak hak asasi manusia Indonesia selama dekade terakhir dan memformulasikan sebuah rencana aksi yang jelas. Yang juga penting, hal ini harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil dan aktor-aktor penting lainnya,” pungkasnya.
