Dicap Terang-terangan Kampanyekan Gibran, Amien Rais: Jokowi Tak Punya Rasa Malu Lagi!

Suara.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyampaikan kritik kepada keluarga Presiden Joko Widodo melalui sebuah video yang diunggah melalui akunnya di Youtube.

Dalam video berjudul “Jokowi Sudah Jadi Beban Nasional!” itu, Amien menyebut Jokowi dan keluarganya memalukan karena sikap politik mereka dalam Pilpres 2024.

“Gibran bodoh memalukan, Kaesang juga sama, ibunya, Iriana juga agak memalukan, menantunya di Medan sami mawon (sama saja),” kata Amien dikutip, Jumat (26/1/2024).

Dia bahkan menyebut Jokowi memiliki ambisi kekuasaan karena pernyataannya yang secara terang-terangan ingin memihak dan berkampanye dalam Pilpres 2024.

Terlebih, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu peserta Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden nomor urut 2.

“Jokowi menampilkan kebodohannya sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada yaitu ada anak ingusannya (Gibran) sebagai calon wakil presiden,” tutur Amien.

Pernyataan Jokowi itu lanjut dia membuat sebagian besar masyarakat marah dan kecewa. Sebab, dia menilai Jokowi menampilkan sikap yang tidak punya etika dan moral.

“Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Pak Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi,” tandas dia.

Pernyataan Jokowi

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden.

Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.