Suara.com - Analis politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Mochmad Yulianto, menilai penyusunan kabinet bakal menjadi ujian bagi ketegasan Joko Widodo-Jusuf Kala bila kelak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2014-2019.
"Itu pasti akan menjadi ujian bagi Jokowi dalam menghadapi intervensi, bahkan tekanan dari parpol-parpol pengusung pasangan tersebut," katanya, Rabu (30/7/2014).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang itu mengemukakan daftar nama menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri yang diminta bergabung juga bakal menjadi ujian bagi keberanian Jokowi-JK dalam membentuk kabinet ahli (zaken) dan profesional.
"Penyusunan kabinet tersebut tentu mudah bertentangan dengan hasrat kuasa elite parpol pengusung," katanya.
Saat deklarasi Jokowi menjadi capres, mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan tidak ada komitmen bagi-bagi kekuasaan dengan partai pendukung dalam penyusunan kabinet.
Komposisi parlemen hasil Pemilu Legislatif 2014 lebih dominan dikuasai oleh partai-partai pendukung Prabowo-Hatta Rajasa, yakni Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat yang secara informal memberi dukungan ke Prabowo-Hatta.
Duet Jokowi-JK diusung oleh PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI. Dalam rekapitulasi hasil hitung suara Pemilu Presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum, duet bernomor urut 2 ini memenangi pilpres dengan raihan 53 persen lebih.
Meski KPU sudah menetapkan Jokowi-Kalla memenangi pilpres, hasil ini belum sepenuhnya memastikan kemenangan bagi Jokowi-Kalla karena pihak capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yang dijadwalkan akan memutus perkara gugatan ini pada 22 Agustus 2014.
Menurut Yulianto, untuk mengatasi intervensi dari pihak eksternal dan partai pengusung dalam penyusunan kabinet, bisa dilakukan dengan berbagi figur secara terbuka ke publik guna memperoleh dukungan politik dan partisipasi publik.
