Suara.com - Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, mengatakan bahwa daftar tunggu ibadah haji di wilayahnya mencapai 17 tahun.
Jemaah calon haji Makassar yang mendaftar sejak sembilan tahun terakhir sangat pesat. Sedangkan kuota yang diberikan pemerintah pusat tidak bertambah.
Ironisnya, dalam dua tahun terakhir, jumlah kuota justru diturunkan, menyusul adanya perluasan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi.
"Sungguh, ini yang menjadi tantangan kita karena jumlah daftar tunggu yang mendaftar untuk berhaji itu sampai 17 tahun dan kita sebagai pemerintah pasti ingin semua warga yang mendaftar bisa diberangkatkan," ujarnya saat membuka secara resmi manasik haji massal di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sabtu (9/8/2-14).
"Persoalan yang dihadapi pemerintah kota saat ini yakni adanya peningkatan jumlah jemaah yang sangat pesat, di sembilan tahun terakhir dan ini yang menjadi persoalan karena kita ingin mereka semua bisa diberangkatkan," katanya.
Syamsu yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Makassar itu menyatakan, banyaknya pendaftar calon haji selama sembilan tahun terakhir ini dikarenakan tingkat ekonomi masyarakat jauh lebih baik selama satu dekade tersebut.
"Bapak Ilham Arief Sirajuddin saat menjabat Wali Kota selama 10 tahun telah meletakkan dasar-dasar ekonomi yang luar biasa dan pesatnya pertumbuhan perekonomian itu melebihi kabupaten kota dan provinsi lainnya," terangnya.
Bahkan di tahun 2013, lanjut Syamsu, pendapatan perkapita masyarakat Makassar mencapai Rp42 juta per tahun per orang, dengan pertumbuhan ekonomi ini tentu semakin banyak yang memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah haji.
Selain itu, kondisi Masjidil Haram yang dalam renovasi mengakibatkan kuota di tiap wilayah berkurang hingga 20 persen dan ini juga yang mempengaruhi kuota haji di Makassar.
"Tahun ini sejumlah 906 orang, lebih sedikit dari dua tahun terakhir karena kondisi Masjidil Haram yang sedang direnovasi. Porsi kuota haji khusus kota Makassar mencapai 1.132 sedangkan pendaftaran calon haji hingga Juni mencapai 19.358 orang," tuturnya.
Salah satu langkah yang diupayakannya untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bermohon ke Kanwil Kemenag Provinsi Sulsel dan pusat agar menambah kuota melalui Dirjen Haji. (Antara)
