Suara.com - Calon presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dipastikan tidak akan memilih calon menteri yang terindikasi kasus hukum.
"Dengan istilahnya membentuk kabinet profesional, kabinet kerja dan kabinet bersih (dalam arti tidak menjadi tersangka oleh penegak hukum ataupun terindikasi masalah korupsi)," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, Selasa (12/8/2014).
Tjahjo menyebutkan Jokowi tidak mempermasalahkan soal figur serta asal calon menteri, termasuk profesional, birokrat, TNI, Polri, pers, akademisi, dan kader partai.
"Yang penting figur tersebut sebagai calon pembantu presiden yang dipilih presiden tepat di bidang tugasnya sebagai pembantu presiden dalam arti bisa latar belakang pendidikannya, pengalamannya, memahami dan tahu pola manajemen dan memahami sistem pemerintahan presidensiil dan program-program prioritas yang presiden canangkan," kata Tjahjo.
Kabinet kerja yang akan dibangun Jokowi adalah untuk mempercepat proses peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Saya yakin pola kepemimpinan pemerintahan Jokowi ke depan tidak berbeda dengan kepemimpinan Jokowi selama ini sebagaimana pernah jadi wali kota dan gubernur Jakarta," katanya.
"Menteri-menteri nantinya jangan duduk-duduk saja. Birokarasi yang melayani, yang akan dibangun Jokowi dan Jusuf Kalla," Tjahjo menambahkan.
