Infografis
Suara.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang YM Fumio Kishida berkunjung ke Kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Selasa (12/8/2014). Dalam kunjungan tersebut, kaduanya membicarakan tiga hal dan saling berkomitmen untuk melanjutkan hubungan diplomatik yang harmonis dan saling menguntungkan. Jokowi merupakan presiden terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilpres 2014.
"Tadi kita bicara tiga hal yang penting, Tapi saya ini kan gubernur," kata Jokowi sambil tersenyum di Balai Kota.
"Pertama, Supremasi hukum yang berada di laut diperkuat. Karena Jepang juga punya masalah yang sama, dan kita juga punya masalah yang sama," kata Jokowi, di Balai Kota.
Kata dia, supremasi hukum ini dilakukan untuk memperkuat penjagaan laut.
"Ini yang ingin kita saling tukar pikiran. Dan saya sampaikan kita setuju," kata Jokowi.
Kedua, sambungnya, juga disampaikan soal investasi. Jokowi mengatakan, tengah melokalisir untuk prioritas investasi Jepang di Indonesia.
"Namanya investasi ini ya kita buka semua, masuk semua investor, masuk kan nggak semua kaya gitu. Prioritas mana, fokus mana, diselesaikan, mana prioritas pertama, kedua, ketiga," tuturnya.
Salah satu prioritasnya adalah yang berkaitan dengan high value manufacturing, contohnya informasi teknologi (IT). Kata Jokowi, kerjasama ini tidak hanya investasinya saja, tapi juga ada transfer teknologi.
"Tapi kita minta juga ada transfer teknologi," kata Jokowi.
Selain investasi, Jokowi mengatakan, pembicaraan mereka juga membahas infrastruktur yang dibutuhkan di Indonesia. "Terutama inftasruktur laut. Beliau menyampaikan akan memberikan dukungan," kata dia.
Infrastruktur laut yang dimaksud ini, sambung Jokowi, adalah pembangunan Pelabuhan Dalam (Deep Seaport).
"Kita butuh di semua pulau punya Pelabuhan Dalam, kemudian tol laut bisa berjalan," tuturnya.
Soal transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan kereta api, Jokowi mengatakan juga dibahas dalam pertemuan ini. Dia meminta supaya transportasi ini pembangunannya dipercepat.
"Kita tidak bicara teknis. Kita sampaikan secara umum kita butuh infrastruktur," tuturnya.
