Soal Menteri Harus Mundur dari Partai, Nasdem dan PKB Beda

Suara.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh setuju menteri yang nanti duduk di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus menanggalkan atribut partai asalnya. Dengan kata lain, menteri yang terpilih harus mundur dari struktur partai.

"(Menteri mundur dari struktur partai) Itu amat mulia sekali. Sebuah harapan baru dari keinginan masyarakat bahwa ada pemikiran konsepsi gagasan yang ditawarkan dengan kepemimpinan di bawah Presiden Jokowi. Jadi sangat mendukung sekali," kata Surya Paloh usai bertemu Jokowi di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Kamis (14/8/2014) malam.

Tujuan dari gagasan tersebut adalah agar menteri benar-benar fokus mengurus tugas negara. Dengan kata lain, menteri nanti tidak direcoki oleh urusan partai politik.

"Kabinet pasti ada wakil-wakil dari parpol. Khusus untuk parpol diminta tidak melibatkan eksekutif yang ada di partainya. Pengertian eksekutif seperti ketum, sekjen, sampai kepengurusan harian, lembaga majelis syuro," Surya Paloh menambahkan.

Sikap Partai Nasdem beda dengan PKB. PKB tidak setuju menteri harus mundur dari struktur partai.

Kekhawatiran kinerja kabinet akan terganggu dengan aktivitas kepartaian, menurut mereka terlalu berlebihan.

Menurut mereka, prinsipnya kinerja politik dan pemerintahan dalam birokrasi seperti dua sisi mata uang.

Nasdem dan PKB adalah dua partai yang ikut mengusung Jokowi-Jusuf Kalla di Pemilu Presiden 2014.