Suara.com - Aparat Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, mengawasi kemungkinan adanya jaringan yang mendukung kelompok radikal, seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau kelompok Negara Islam Irak dan Suriah berkembang di wilayah setempat.
"Kami tetap awasi potensi berkembangnya, dan kami pahami titik-titik itu dan harus dieliminasi," kata Kepala Polres Kediri Kota AKBP Budi Herdi Susianto di Kediri, Sabtu (16/8/2014).
Kepolisian setempat kini melibatkan seluruh pihak, baik dari organisasi masyarakat, forum kerukunan umat beragama (FKUBP) ataupun penghayat kepercayaan, sampai dari Pemerintah Kota Kediri.
Bahkan, polisi dengan lembaga-lembaga tersebut juga sudah melakukan deklarasi penolakan berkembangnya paham ISIS yang diselenggarakan di Mapolres Kediri Kota.
Pihaknya menegaskan adanya deklarasi tersebut merupakan komitmen bersama untuk menolak jaringan yang dinilai radikal tersebut. Adanya ISIS ataupun jaringan kelompok radikal lainnya juga dinilai tidak cocok ada di Indonesia.
Budi berharap dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, bisa menjadikan mereka lebih memahami terkait dengan kelompok tersebut dan larangan pemerintah untuk mendukung ISIS ataupun jaringan yang berafiliasi dengan kelompok tersebut.
Gubernur Jatim Soekarwo juga sudah membuat komitmen dan menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan gerakan ISIS. Pergub Nomor 51 Tahun 2014 itu berisi empat pasal sebagai dasar bagi penegak hukum untuk melarang ISIS berkembang di Jatim. (Antara)
