Suara.com - Kinerja DPR RI dan DPD RI periode 2014-2019 diperkirakan bisa sama atau mungkin lebih menurun daripada periode sebelumnya.
Hal itu dikatakan Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Panji Anugrah Permana dalam diskusi "Wajah Baru Parlemen" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (29/8/2014).
"Jika mencermati komposisi anggota DPR RI periode 2014-2019, sekitar 42 persen adalah wajah lama serta ada kecenderungan peningkatan oligarki," katanya.
Menurut Panji Anugrah, sekitar 58 persen wajah baru anggota DPR RI juga tidak semuanya adalah kader partai yang sudah lama berkarir di politik.
Pemilu legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka, kata dia, maka konskuensinya adalah figur populer dan punya kemampuan finansial kuat yang lebih banyak terpilih sebagai anggota dewan.
Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, Panji Anugrah juga mencermati adanya kecenderungan peningkatan oligarki yakni keluarga dan kerabat elite daerah yang terpilih menjadi anggota DPR RI yang jumlahnya sekitar 13 persen.
Ia mencontohkan, istri, anak, adik, atau keponakan dari kepala daerah atau pejabat daerah.
"Kecenderungan meningkatnya anggota DPR RI karena kekuatan finansial atau oligarki, saya agak pemisis kinerja DPR RI mendatang dapat meningkat. Saya memperkirakan kinerjanya masih sama atau cenderung menurun," katanya.
Sementara itu, pengamat politik Harun Husein mengatakan, tugas utama DPR RI dan DPD RI adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dari ketiga tugas utama tersebut, yang paling mudah mengukur kinerjanya adalah bidang legislasi yang membuatan rancangan undang-unadang (RUU) dan pembahasan hingga selesai menjadi undang-undang (UU).
Harun melihat DPR RI selama dua periode terakhir yakni 2004-2009 dan 2009-2014 realisasi penyelesaian RUU menjadi UU sangat rendah.
"Hal ini karena target legislasi melalui prolegnas (program prioritas leguislasi nasional)nya sangat tinggi," katanya. (Antara)
