REGIONAL:
Suara.com - Perdebatan tentang keinginan mayoritas fraksi di DPR RI (anggota Koalisi Merah Putih) untuk mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah kepada DPRD, melalui perumusan RUU Pilkada, masih berlangsung. Jika wacana ini benar-benar direalisasikan, maka kepala daerah tidak akan lagi dipilih langsung oleh rakyat.
Diskursus tentang mekanisme pilkada ini, menurut Direktur lembaga survei Populi Center, Usep S Ahyar, sesungguhnya memberikan peringatan, baik kepada koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla maupun partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR RI.
"Warning buat koalisi Jokowi, ternyata tidak cukup hanya memenangkan pilpres. Prosesnya tak hanya cukup di situ, ada proses yang harus diamankan lagi, yaitu Parlemen," kata Usep kepada Suara.com, Selasa (9/9/2014).
Usep mengatakan DPR harus diamankan koalisi Jokowi-JK agar kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah periode 2014-2019 mendapat dukungan politik yang kokoh.
"Kebijakan apapun kalau tidak dukung Parlemen, saya kira akan mentah lagi. Dengan dukungan DPR yang kuat, paling tidak, tidak merepotkan kebijakan pemerintah," kata Usep.
Menurut usep masalah itu merupakan pelajaran yang penting dan menjadi PR yang harus diselesaikan koalisi Jokowi-JK.
"Perlu dipikirkan bagaimana menambah koalisi di Parlemen," kata Usep.
Sedangkan peringatan untuk Koalisi Merah Putih adalah bila keinginan mengubah mekanisme pilkada tetap dipaksakan, mereka akan rugi sendiri karena masyarakat akan menjadi tahu sikap mereka berubah-ubah dari sebelumnya mendukung pilkada langsung, sekarang menolak.
"Ini pertanyaan yang bodoh saja? kok mudah sekali berubah?," kata Usep.
TERPOPULER