REGIONAL:
Suara.com - Aktivis dan pegiat demokrasi Mohammad Jumhur Hidayat beranggapan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD merupakan penyelewengan aspirasi rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendaknya.
"Jadi, jelaslah bahwa pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah penyelewengan aspirasi suci rakyat untuk memilih pemimpin yang diharapkannya," katanya melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Selasa (9/9/2014).
Apalagi, lanjut dia, pemikiran itu bukan hasil pemikiran matang kenegarawanan, melainkan sekadar tindakan “penawar kecewa" segelintir elite.
"Sungguh ironis!" kata mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu.
Jumhur yang juga deklarator nasional Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) menegaskan, tidak semua hal harus diputuskan melalui sistem perwakilan rakyat.
"Adalah sesat bila mengartikan bahwa dalam demokrasi perwakilan semua hal harus diputuskan melalui sistem perwakilan," katanya.
Demokrasi langsung itu, kata Jumhur, bisa terjadi pada zaman Yunani Kuno, suatu negara kota yang sangat kecil dengan perempuan dan budak tidak boleh memilih.
"Dalam demokrasi langsung itu hal-hal menyangkut semua masalah negara diputuskan bersama oleh warga kota (negara) karena penduduknya sedikit dan wilayahnya kecil," katanya. (Antara)
TERPOPULER