Infografis
Suara.com - Mantan elit-elit intelejen yang berada di sekitar presiden terpilih Joko Widodo ditengarai akan menyandera komitmen pemerintahan presiden terpilih dalam penegakan HAM di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Indonesianis Anton Lucas dalam diskusi “Munir: 10 Tahun Menolak Lupa” yang digelar Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) cabang Flinders University dan Adelaide University Sabtu (20/9/2014), di Adelaide University, Australia Selatan.
“Hendropriyono dan Muchdi Purwoprandjono yang tergabung di tim pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu akan membuat pemerintah Jokowi melakukan (politik) imbal jasa. Sehingga, penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Munir, tidak mudah untuk diselesaikan,” kata Anton dalam siaran pers yang diterima suara.com, Sabtu (20/9/2014).
Sementara itu, Usman Hamid, pegiat HAM dan salah satu Tim Pencari Fakta kasus Munir, yang mengikuti diskusi melalui Skype dari Canberra berusaha tetap optimistis terhadap rezim baru Jokowi-Kalla.
“Meskipun ada Hendropriyono, banyak orang baik di sekitar Jokowi. Syafii Maarif yang juga menjadi Dewan Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK adalah guru bangsa yang sangat menghormati dan mengapresiasi Munir, sebagaimana ia sampaikan di dalam pengantar buku putih tentang pembunuhan Munir,” ujar Usman.
Usman mengakui jalan terjal pengungkapan kasus almarhum Munir, yang semasa hidupnya sangat berani mengkritik militer, intelejen, dan kepolisian.
“Butuh waktu untuk mengungkap secara tuntas konspirasi pembunuhan Munir. Karena itu, penunjukan kepala BIN dan Kapolri yang tepat oleh Jokowi akan sangat membantu upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Munir,” pungkasnya.
