Suara.com - Tiga bakal calon menteri dari unsur kepolisian untuk kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diprediksi bakal tergusur. Akibatnya, tidak akan ada unsur kepolisian dalam pemerintahan mendatang, meskipun "perkawinan" duet Jokowi-JK juga merupakan hasil prakarsa jenderal-jenderal kepolisian.
Demikian dinyatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dalam pernyataan pers yang diterima suara.com, Senin (22/9/2014).
Penelusuran IPW mengungkapkan semula ada tiga jenderal polisi yang akan diplot dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan. Ketiganya adalah posisi Menkopolhukam, Mensesneg, dan Menpora. Pemberian posisi ini karena sejumlah jenderal polisi sejak awal berperan penting dalam "mengawinkan" duet Jokowi-JK.
Namun dalam perkembangannya, kata Neta, rencana menempatkan jenderal-jenderal polisi itu bakal tergusur. Sebab, menurut Neta, elit-elit Polri tidak mampu membangun hubungan yang hangat dengan Jokowi sebagai presiden terpilih
maupun kepada orang-orang dekatnya, terutama di jajaran elit PDI Perjuangan.
"Kekecewaan orang-orang dekat Jokowi kian memuncak tatkala elit-elit Polri tak mampu menuntaskan kasus Obor Rakyat," kata Neta.
Neta mengatakan ketidakmampuan membangun hubungan yang hangat ini diperkirakan akan membuat terjadinya perubahan atau mutasi besar di jajaran elit Polri setelah dilantiknya Jokowi menjadi presiden. Sebenarnya, kata Neta, keberadaan jenderal polisi dalam kabinet bukanlah hal baru. Bahkan, jenderal polisi aktif, Awalludin Djamin, pernah menjadi menteri dalam
pemerintahan Presiden Soeharto.
Usai menjadi menteri, Awalludin Djamin malah diangkat menjadi Kapolri. Dalam pemerintahan SBY juga ada unsur perwira Polri. Sebab itu, kata Neta, sangat disayangkan, jika dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK keberadaan jenderal polisi bakal tergusur, apalagi alasannya akibat elit-elit Polri tidak mampu membangun hubungan yang hangat dengan jajaran presiden terpilih.
