Suara.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Wawan Ichwanuddin mengatakan peta suara fraksi-fraksi di DPR terkait RUU Pilkada belum jelas, sebab dukungan Partai Demokrat terhadap pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat masih menyisakan sejumlah catatan.
"Demokrat memang telah menyatakan mendukung pilkada langsung oleh rakyat, tetapi ada catatan-catatan yang diberikan, sehingga dukungan Demokrat ini menurut saya masih meragukan," kata Wawan, Senin (22/9/2014) malam.
Dia mengatakan Demokrat tidak akan mendukung pilkada langsung di DPR, jika beberapa catatan tidak diakomodir dalam RUU Pilkada.
Di sisi lain jika Demokrat benar mendukung pilkada langsung oleh rakyat, maka patut dipertanyakan pula apakah seluruh kader Demokrat yang berjumlah 158 orang akan datang dalam sidang paripurna 25 September 2014 untuk memenangkan suara jika terjadi voting.
"Suara Demokrat ini yang paling menarik untuk dicermati. Apa yang dinyatakan DPP Partai Demokrat kemarin itu belum jaminan di DPR," ujar dia.
Sementara itu terkait terbelahnya suara Golkar, Wawan menilai hal itu tidak akan mempengaruhi suara mayoritas kader Golkar di DPR untuk mendukung pilkada oleh DPRD. Wawan mengatakan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bersama sejumlah petinggi di DPP masih bisa mengkonsolidasikan suara kader di DPR.
"Suara Golkar yang terbelah itu kemungkinan hanya satu-dua orang saja, layaknya saat voting masalah kasus Century," ujar dia.
RUU Pilkada rencananya akan disahkan pada 25 September melalui sidang paripurna.
Dalam pembahasan RUU Pilkada, muncul wacana dari partai Koalisi Merah Putih untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Namun, partai pendukung Jokowi-JK menolak wacana itu.
Demokrat sendiri, yang memposisikan diri sebagai partai penyeimbang telah menyatakan sikapnya mendukung pilkada langsung oleh rakyat dengan sejumlah catatan yang harus dituangkan dalam RUU Pilkada untuk meminimalisir hal-hal yang dinilai tidak baik dalam penyelenggaraan pilkada. (Antara)
