Tata PKL, Pemprov DKI Contoh Korsel

Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menerapkan konsep penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berlaku di Korea Selatan (Korsel) ke Kota Jakarta.

"Setelah kunjungan saya ke Korsel kemarin, saya melihat bahwa PKL boleh berjualan di taman atau pun di trotoar, tapi sudah ditentukan jumlah dan lokasinya. Ini mau coba saya terapkan," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut lelaki yang akrab disapa Ahok itu, di Korsel para PKL juga menjajakan dagangannya di tempat-tempat yang ramai, yakni di taman dan di sepanjang trotoar.

"Jadi sebetulnya tidak jauh berbeda dengan PKL di Jakarta, karena pedagangnya sama-sama berjualan di taman atau trotoar. Hanya saja, kalau di sana para pedagangnya lebih tertib karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak," ujar Ahok.

Dia menuturkan substansi atau prinsip PKL adalah dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, dia mengaku ingin menata seluruh PKL yang ada di ibukota agar lebih tertib dan dekat dengan masyarakat.

"Ada yang menjadi kekhawatiran kita di sini, yaitu kalau misalnya kita sediakan lima lapak di satu lokasi, namun ada pihak tak bertanggung jawab menjual lebih banyak lapak di situ," tutur Ahok.

Ia mengungkapkan bagi seluruh PKL yang ingin tetap berjualan diharuskan mendaftarkan dirinya terlebih dahulu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Setelah itu, baru mendapatkan lapak.

"Selanjutnya, apabila kita menemukan adanya pihak-pihak yang menjual lapak kepada para pedagang lain, maka akan langsung kita berikan sanksi yaitu hukuman penjara atau bisa saja hukuman mati," tutur Ahok.

Pada Kamis (18/9) malam lalu, Ahok bertolak ke Korea Selatan untuk menyaksikan pembukaan Asian Games ke-XVII. Selain itu, kunjungannya di negeri ginseng tersebut juga untuk meninjau kondisi PKL serta tanggul laut raksasa atau giant sea wall. (Antara)