Menteri dari Parpol Harus Dapat Izin dari Ketua Umum

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengungkapkan Presiden terpilih Joko Widodo menginginkan para kader partai politik mengantongi izin dari ketua umumnya masing-masing untuk menjadi menteri di pemerintahan mendatang.

"Kalau usulan anggota kabinet dari jalur parpol, maka usulan harus di-'endorsed' para ketua umum partai politik. Ini etika politik yang ditentukan pak Jokowi sendiri," ujar Eva.

Dia mengatakan sejauh ini PDI Perjuangan bersama-sama Partai Nasdem dan PKB telah menggunakan etika itu, di mana kader-kader yang akan diusung sebagai menteri selayaknya mendapatkan persetujuan dari ketua umum masing-masing.

"Jadi posisi ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP sama seperti cak Imin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar) dan pak Surya Paloh (Ketum Nasdem)," ujar Eva.

Eva memandang Jokowi merupakan sosok yang sangat menghormati otoritas dari ketua umum partai politik.

Sejauh ini Jokowi telah mengumumkan kabinetnya akan terdiri atas 34 kementerian, 18 kementerian di antaranya akan diisi oleh menteri dari kalangan profesional, sedangkan 16 lainnya menteri dari kalangan partai politik.

Saat ini Jokowi-JK tengah melakukan seleksi terhadap nama-nama kandidat menteri dari kalangan profesional. Di sisi lain sejumlah partai koalisi menyatakan telah mempersiapkan nama-nama kader terbaiknya untuk selanjutnya diusulkan kepada Jokowi-JK seandainya ada permintaan atas hal tersebut. (Antara)