Suara.com - Sikap politik Partai Demokrat dalam paripurna RUU Pilkada, tetap memberikan konsekuensi politis di mata publik. Hal itu dikatakan akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang. Ia juga berpendapat bahwa Demokrat sedang memainkan politik "dramaturgi" atau sekadar menunjukan sikap politik yang elegan.
"Partai Demokrat sedang melakukan politik 'dramaturgi', dan sejak awal saya sudah ingatkan bahwa sikap Partai Demokrat mendukung pilkada langsung hanya taktik untuk menarik simpati publik. Tidak sungguh-sungguh," katanya di Kupang, Jumat (26/9/2014), terkait posisi Partai Demokrat yang sebelumnya mendukung pilkada langsung tetapi menjelang putusan, memilih meninggalkan ruang sidang.
Menurut dia, Partai Demokrat sejak awal sedang memainkan posisi tengah untuk mendikte dua kelompok yang pro dan kontra dalam agenda pembahasan RUU Pilkada.
Jika pada akhirnya harus voting di paripurna, maka Partai Demokrat tetap menjadi penting dalam konstalasi politik di Senayan.
Dia mengatakan, dengan posisi yang demikian, maka dua kelompok akan merespon dengan melakukan lobi politik yang intens untuk menarik gerbong Demokrat sebagai bagian dari kelompok kepentingan politik ke depan.
"Kita juga tahu bahwa sikap Demokrat dalam mendukung pilkada langsung juga bukan cek kosong, tetapi ada 10 agenda usulan sebagai bagian dari sikap politik Partai Demokrat untuk menerima atau menolak UU Pilkada. Agenda ini sudah pasti ditolak dan kelompok yang berkepentingan tentu akan melakukan lobi, tentu dengan agenda-agenda tertentu," tuturnya.
Dia menambahkan, dinamika dan eskalasi di parlemen merupakan lanjutan dari afiliasi politik pilpres, sehingga tergambar polarisasi parpol pendukung dan kontra merupakan rivalitas.
"Jadi agenda kepentingan UU Pilkada lebih mengedepankan eksistensi rivalitas politik Pilpres 9 Juli 2014. Bukan murni untuk memperbaiki kepentingan demokrasi bangsa ini," tukasnya.
Dalam konteks ini maka masuknya Demokrat di antara salah satu dari dua kelompok akan memperkuat polorisasi di parlemen. Sungguhpun begitu kata dia, tapi secara prinsipil politis Demokrat harus menentukan pilihan, tanpa harus abstain.
"Ini sebetulnya posisi riskan dan dilematis yang sedang dihadapi oleh Partai Demokrat, sehingga walaupun sebagai penentu justru sekaligus dukungannya memperkuat kristalisasi polarisasi politik yang ada ke depan," ujarnya. (Antara)
