Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa partainya akan melayangkan gugatan hukum terhadap Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari Jumat (26/9/2014) dini hari.
"Atas semua itu Partai Demokrat ke depan ini, yang pertama, kami tetap konsisten pada sikap dan pilihan bahwa pilkada yang paling baik adalah pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Sedang kami persiapkan untuk melakukan gugatan hukum, apakah ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, mana yang paling tepat dan relevan," kata SBY dalam keterangan pers di Washington DC, Kamis (25/9/2014) malam atau Jumat (26/9/2014) siang waktu Jakarta.
SBY mengatakan, dirinya tidak menginginkan capaian demokrasi di Indonesia yang dipertahankan selama satu dekade jangan sampai mundur hanya karena pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui DPRD.
"Saya pribadi tidak ingin ada kemunduran. Di era Kepresidenan saya sebetulnya selain Presiden dan Wapres dipilih langsung juga bupati, wali kota dan gubernur, itu pilihan saya, saya tidak pernah berubah," katanya.
Ditambahkannya, "Karena itu proses politk di DPR RI seperti saya katakan kemunduran dan saya berjuang secara politk agar demokrasi yang berkembang kita jaga pemilihan langsung dan terus terang harus ada perbaikan yang serius di Undang-Undang dan pelaksanaan, sayang apa yang disampaikan Demokrat ditolak oleh semua fraksi, baik itu kubu merah putih maupun PDIP dan koalisinya."
Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat memilih walk out dari sidang paripurna DPR setelah sebelumnya menyatakan bersikap netral terhadap dua opsi Pilkada yang tengah dibahas. Sidang paripurna diakhiri dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang mengatur bahwa Kepala Daerah untuk dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan kata lain, hak memilih pemimpin daerah tidak lagi dimiliki oleh rakyat. (Antara)
