Suara.com - Di tengah-tengah kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jepang, Kepala Negara dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bertemu secara khusus di Kyoto.
Pertemuan tersebut diungkapkan oleh Yusril melalui Twitter @Yusrilihza_Mhd.
Mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengungkapkan bahwa ketika itu ia tengah berada di Tokyo, sedangkan SBY berada di Kyoto. Yusril mengatakan dihubungi SBY pada malam tanggal 27 September. SBY meminta waktu bertemu untuk meminta masukan sehubungan dengan UU Pilkada yang telah disahkan DPR pada Jumat (26/9/2014).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Seskab dan Dubes RI untuk Jepang.
"Saya telah memberikan masukan yang saya anggap paling baik dan paling bijak untuk mengatasi persoalan tersebut," kata Yusril.
Namun, Yusril tidak menjelaskan secara rinci apa saja jalan keluar yang disarankannya. Mengenai hal itu, kata Yusil, sebaiknya Presiden sendirilah yang menjelaskan kepada publik.
Salah satu saran Yusril kepada SBY adalah agar SBY tidak usah menandatangani dan mengundangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis, Oktober 2014.
"Sementara Presiden baru yang menjabat mulai 20 Oktober juga tidak perlu tandatangani dan undangkan RUU tersebut," kata Yusril.
Sebab, kata Yusril, Presiden baru tidak ikut membahas RUU. Dengan demikian, Presiden baru dapat mengembalikan UU ke DPR untuk dibahas lagi.
Yusril juga mengungkapkan ia telah berkomunikasi dengan Jokowi sebagaimana yang diminta SBY untuk membicarakan tentang jalan keluar tersebut.
Sekitar 30 menit usai pertemuan dengan SBY, Yusril langsung menghubungi Jokowi melalui telepon.
"Pada intinya Presiden terpilih Joko Widodo dapat memahami jalan keluar yang saya sarankan, yang saya anggap terbaik bagi semua pihak," kata Yusril.
Yusril berharap solusi tersebut merupakan jalan tengah terbaik untuk mengatasi persoalan.
