Infografis
Suara.com - Kerusuhan brutal yang mengguncang Pati, Jawa Tengah, disebut sebagai alarm merah bagi para menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memperingatkan bahwa "api Pati" bisa menjalar ke daerah lain jika para pejabat publik masih mempertahankan gaya komunikasi yang arogan dan meremehkan rakyat.
Peringatan keras ini secara khusus menyoroti pernyataan kontroversial dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid, yang dinilai sebagai contoh buruk komunikasi seorang pejabat.
Menurut Usman Hamid, amukan massa di Pati yang menuntut Bupati Sudewo mundur adalah pelajaran mahal bagi seluruh pejabat publik. Ini adalah bukti nyata bahwa kesabaran rakyat ada batasnya.
"Ini peringatan untuk para pejabat publik lainnya. Agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Berulang kali kita sudah mendengar pernyataan-pernyataan yang sembarangan, yang tidak hati-hati," kata Usman di kantornya, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Ia menegaskan, era di mana pejabat bisa berbicara sesuka hati tanpa konsekuensi sudah berakhir.
Menteri ATR Nusron Wahid Jadi Contoh Buruk
Salah satu contoh konkret yang disorot Usman adalah pernyataan kontroversial dari Menteri ATR Nusron Wahid terkait sengketa tanah. Pernyataan Nusron yang meremehkan hak waris dan leluhur dinilai sangat melukai perasaan publik.
"Jadi pernyataan-pernyataan sombong, arogansi, (sudahilah) termasuk pernyataan Menteri ATR (Nusron)," tegas Usman.
Sebagai pengingat, Nusron sempat melontarkan pernyataan, "Oh ini tanahnya embah-embah saya, leluhur'. Saya mau tanya, emang embah-embah dulu bisa membuat tanah? Gak bisa membuat tanah, manusia itu gak bisa membuat tanah."
Baca Juga: Hujan Botol untuk Bupati Pati! Gerindra Siapkan Sanksi Usai Kenaikan PBB Picu Amuk Massa?
Meski Nusron belakangan telah meminta maaf, Usman menilai pernyataan semacam itu adalah pemicu perlawanan.
Ancaman yang lebih mengerikan, menurut Usman, adalah potensi eskalasi konflik serupa di daerah-daerah lain yang juga memiliki tingkat kerawanan sosial yang tinggi.
"Akhirnya mereka melawan gitu. Dan itu saya kira cermin dari begitu banyak masyarakat di Indonesia lainnya. Di Papua, di Sulawesi, belum aja kan," ujar Usman.
Usman menyebut, apa yang terjadi di Pati adalah sebuah bencana sosial. Bermula dari kebijakan kenaikan PBB 250 persen, diperparah oleh sikap arogan Bupati Sudewo yang sempat sesumbar "tidak khawatir jika didemo 50 ribu warga."
Kombinasi kebijakan yang mencekik dan komunikasi yang arogan inilah yang akhirnya menyulut amarah warga hingga tak terkendali.
