Politisi PAN Nilai SBY Mengetahui Demokrat 'Walkout'

Achmad Sakirin

Selasa, 30 September 2014 | 12:00 WIB
Politisi PAN Nilai SBY Mengetahui Demokrat 'Walkout'
Rapat Paripurna pengambilan keputusan penetapan RUU Pilkada berlangsung ricuh di ruang sidang Nusantara II DPR RI Jakarta, Jumat (26/9) dinihari. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Didi Supriyanto menilai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui bahwa fraksi partainya di DPR akan melakukan "walkout" dari sidang paripurna pengesahan UU Pilkada pekan lalu.

"Menurut pendapat saya sebuah putusan fraksi adalah merupakan pelaksanaan dari keputusan DPP Partai yang tentunya (juga) sepengetahuan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum," ujar Didi yang dihubungi dari Jakarta, Senin (30/9/2014).

Pernyataan Didi menanggapi keputusan Partai Demokrat yang "walkout" dari sidang paripurna pekan lalu karena opsinya dalam UU Pilkada tidak diakomodir.

Berdasarkan perkembangan pemberitaan, Susilo Bambang Yudhoyono seolah tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan "walkout" itu.

Didi menilai setidaknya ketua umum pasti mengetahui apa yang terjadi di sidang paripurna dan langkah-langkah yang diambil partainya berdasarkan hasil laporan anggotanya.

"Apalagi alat komunikasi semakin canggih," nilai dia.

Meskipun demikian Didi mengatakan sikap politik dan keputusan "walkout" yang dilakukan oleh Partai Demokrat dalam sidang paripurna sama sekali tidak menyalahi demokrasi dan konstitusi.

Justru, kata dia, apabila ada partai yang kecewa atau marah terhadap sikap politik Partai Demokrat, maka hal itu menjadi aneh, sebab partai lain tidak berhak melakukan intervensi terhadap sikap politik Partai Demokrat.

"Partai lain tentunya tidak memiliki hak untuk mengintervensi dan beranggapan bahwa Partai Demokrat harus ikut atau menuruti (sikap partai lain). Itu independensi partai masing-masing termasuk Partai Demokrat," ujar dia.

Didi sendiri sebagai politisi PAN, memiliki pandangan berbeda dengan partainya soal UU Pilkada. Sebelumnya Didi secara pribadi telah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebaiknya tetap dipertahankan, karena DPRD tidak bisa mewakili hak konstitusional publik. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pengamat Menilai Gugatan UU Pilkada Naikkan Suhu Politik

Pengamat Menilai Gugatan UU Pilkada Naikkan Suhu Politik

News | Selasa, 30 September 2014 | 11:27 WIB

UU Pilkada, Pengamat: KPUD Tidak Punya Peran Lagi

UU Pilkada, Pengamat: KPUD Tidak Punya Peran Lagi

News | Selasa, 30 September 2014 | 10:40 WIB

Polemik UU Pilkada, SBY Siapkan Plan B

Polemik UU Pilkada, SBY Siapkan Plan B

News | Selasa, 30 September 2014 | 04:00 WIB

SBY: Pilkada Langsung Paling Tepat

SBY: Pilkada Langsung Paling Tepat

News | Selasa, 30 September 2014 | 03:23 WIB

Rapat Terbatas SBY bersama Jajaran Menteri Masih Berlangsung

Rapat Terbatas SBY bersama Jajaran Menteri Masih Berlangsung

News | Selasa, 30 September 2014 | 02:07 WIB

Terkini

Sistem Pendidikan 'Tuli dan Buta', Sosiolog Sebut Aksi Bom Siswa Padang Sebagia Perlawanan Ekstrem

Sistem Pendidikan 'Tuli dan Buta', Sosiolog Sebut Aksi Bom Siswa Padang Sebagia Perlawanan Ekstrem

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 13:16 WIB

Prabowo Sempat Panggil Jaksa Agung Bahas Kasus Febrie Adriansyah, Begini Penjelasan Istana

Prabowo Sempat Panggil Jaksa Agung Bahas Kasus Febrie Adriansyah, Begini Penjelasan Istana

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 13:05 WIB

Jet Tempur Amerika Serikat Hancurkan Pos Rudal Iran

Jet Tempur Amerika Serikat Hancurkan Pos Rudal Iran

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 13:01 WIB

Kuntadi Selangkah Lagi Jadi Jampidsus, Keppres Ditargetkan Terbit Pekan Depan

Kuntadi Selangkah Lagi Jadi Jampidsus, Keppres Ditargetkan Terbit Pekan Depan

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 12:57 WIB

Jangan Asal Atur, Pengusaha Dapur MBG Minta BGN Libatkan Mitra Soal Kebijakan

Jangan Asal Atur, Pengusaha Dapur MBG Minta BGN Libatkan Mitra Soal Kebijakan

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 12:57 WIB

Misteri Pengganti Febrie Adriansyah Terjawab, Mensesneg Sebut Nama Kuntadi

Misteri Pengganti Febrie Adriansyah Terjawab, Mensesneg Sebut Nama Kuntadi

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 12:50 WIB

Jejak Elektronik Disita, KPK Bidik Peran Bobby Rizaldi dalam Skandal WTP Muara Enim

Jejak Elektronik Disita, KPK Bidik Peran Bobby Rizaldi dalam Skandal WTP Muara Enim

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 12:50 WIB

Detik-detik Bupati Gowa Pergi Saat Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi dan Selingkuh

Detik-detik Bupati Gowa Pergi Saat Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi dan Selingkuh

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 12:50 WIB

Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 4.734 Jiwa, 6.462 Orang Selamat

Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 4.734 Jiwa, 6.462 Orang Selamat

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 12:37 WIB

Indonesia Dinilai Terjebak 'Carbon Lock-in', Mengapa Target Energi Bersih Berisiko Sulit Tercapai?

Indonesia Dinilai Terjebak 'Carbon Lock-in', Mengapa Target Energi Bersih Berisiko Sulit Tercapai?

News | Rabu, 15 Juli 2026 | 12:14 WIB

×