Politisi PAN Nilai SBY Mengetahui Demokrat 'Walkout'

Achmad Sakirin | Suara.com

Selasa, 30 September 2014 | 12:00 WIB
Politisi PAN Nilai SBY Mengetahui Demokrat 'Walkout'
Rapat Paripurna pengambilan keputusan penetapan RUU Pilkada berlangsung ricuh di ruang sidang Nusantara II DPR RI Jakarta, Jumat (26/9) dinihari. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Didi Supriyanto menilai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui bahwa fraksi partainya di DPR akan melakukan "walkout" dari sidang paripurna pengesahan UU Pilkada pekan lalu.

"Menurut pendapat saya sebuah putusan fraksi adalah merupakan pelaksanaan dari keputusan DPP Partai yang tentunya (juga) sepengetahuan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum," ujar Didi yang dihubungi dari Jakarta, Senin (30/9/2014).

Pernyataan Didi menanggapi keputusan Partai Demokrat yang "walkout" dari sidang paripurna pekan lalu karena opsinya dalam UU Pilkada tidak diakomodir.

Berdasarkan perkembangan pemberitaan, Susilo Bambang Yudhoyono seolah tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan "walkout" itu.

Didi menilai setidaknya ketua umum pasti mengetahui apa yang terjadi di sidang paripurna dan langkah-langkah yang diambil partainya berdasarkan hasil laporan anggotanya.

"Apalagi alat komunikasi semakin canggih," nilai dia.

Meskipun demikian Didi mengatakan sikap politik dan keputusan "walkout" yang dilakukan oleh Partai Demokrat dalam sidang paripurna sama sekali tidak menyalahi demokrasi dan konstitusi.

Justru, kata dia, apabila ada partai yang kecewa atau marah terhadap sikap politik Partai Demokrat, maka hal itu menjadi aneh, sebab partai lain tidak berhak melakukan intervensi terhadap sikap politik Partai Demokrat.

"Partai lain tentunya tidak memiliki hak untuk mengintervensi dan beranggapan bahwa Partai Demokrat harus ikut atau menuruti (sikap partai lain). Itu independensi partai masing-masing termasuk Partai Demokrat," ujar dia.

Didi sendiri sebagai politisi PAN, memiliki pandangan berbeda dengan partainya soal UU Pilkada. Sebelumnya Didi secara pribadi telah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebaiknya tetap dipertahankan, karena DPRD tidak bisa mewakili hak konstitusional publik. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pengamat Menilai Gugatan UU Pilkada Naikkan Suhu Politik

Pengamat Menilai Gugatan UU Pilkada Naikkan Suhu Politik

News | Selasa, 30 September 2014 | 11:27 WIB

UU Pilkada, Pengamat: KPUD Tidak Punya Peran Lagi

UU Pilkada, Pengamat: KPUD Tidak Punya Peran Lagi

News | Selasa, 30 September 2014 | 10:40 WIB

Polemik UU Pilkada, SBY Siapkan Plan B

Polemik UU Pilkada, SBY Siapkan Plan B

News | Selasa, 30 September 2014 | 04:00 WIB

SBY: Pilkada Langsung Paling Tepat

SBY: Pilkada Langsung Paling Tepat

News | Selasa, 30 September 2014 | 03:23 WIB

Rapat Terbatas SBY bersama Jajaran Menteri Masih Berlangsung

Rapat Terbatas SBY bersama Jajaran Menteri Masih Berlangsung

News | Selasa, 30 September 2014 | 02:07 WIB

Terkini

KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT

KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT

News | Rabu, 15 April 2026 | 19:05 WIB

Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel

Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel

News | Rabu, 15 April 2026 | 19:03 WIB

Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP

Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:58 WIB

Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI

Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:44 WIB

Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas

Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:39 WIB

Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni

Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:35 WIB

Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030

Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:30 WIB

Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah

Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:30 WIB

Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan

Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:20 WIB

Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!

Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:20 WIB