Infografis
Suara.com - PPP kubu Romahurmuziy salah pilihan bila penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Surabaya, Jawa Timur, diarahkan untuk memutus koalisi dengan Koalisi Merah Putih dan mengalihkan dukungan ke Koalisi Indonesia Hebat.
Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada suara.com, Selasa (15/10/2014). Partai Demokrat adalah partai yang bergabung dalam paket pimpinan DPR/MPR yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih.
"Menurut saya, kubu Romi itu salah pilihan. Pilihannya, kan terhormat atau dihormati. Kalau setia ke koalisi (Merah Putih), itu terhormat, karena kesetiaan itu memang sebuah kehormatan. Tapi kalau dapat jabatan itu hanya dihormati, yang dihormati belum tentu terhomat," kata Guru Besar Bidang Psikologi Islam di UIN Jakarta.
Mubarok menyebut kalau PPP masuk ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla karena ditawari imbalan kursi menteri, itu sama artinya dibeli.
"Kalau masuk karena ditawari menteri, kan namanya dibeli. Kalau dibeli, itu terhormat," kata Mubarok.
Mubarok juga mengungkapkan lagi manuver PPP menjelang penetapan pimpinan MPR. Waktu itu, PPP juga memilih keluar dari Koalisi Merah Putih untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat karena mendapat jatah kursi pimpinan MPR. PPP keluar karena kecewa dengan Koalisi Merah Putih yang dinilai tidak mengakomodir kepentingan mereka.
"Padahal diujung, PPP sudah disiapkan jadi Wakil Ketua MPR oleh Merah Putih. Tapi, Sekjen cs (Romi) terlanjur tanda tangan dengan KIH," kata Mubarok.
Muktamar VIII PPP berlangsung Empire Palace Hotel, Surabaya, mulai Rabu (15/10/2014) hingga Sabtu (18/10/2014).
Agenda Muktamar VIII, antara lain pembentukan AD/ART beserta perubahannya. Kemudian, menetapkan Ketua Umum PPP yang baru untuk masa bakti 2014-2019.
Kemarin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Hasan Husairi Lubis menyambut positif sikap Jokowi yang membuka pintu masuk kepada PPP.
“Kami sejak pemilihan pimpinan MPR yang lalu sebetulnya sudah sepakat. Bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat merupakan jembatan emas untuk ke depan,” kata Hasan Husairi.
Muktamar VIII PPP di Surabaya diselenggarakan di saat situasi internal partai tidak menyatu. Muktamar kubu Romahurmuziy ini sebelumnya dipersoalkan oleh kubu Suryadharma Ali yang menganggap ilegal. Bahkan, Suryadharma yang cenderung mendukung Koalisi Merah Putih itu sempat akan menggelar muktamar pada 23-26 Oktober 2016, namun dievaluasi lantaran Mahkamah Partai meminta kedua kelompok islah dulu sebelum melaksanakan muktamar.
Tapi, kubu Romahurmuziy tetap melaksanakan muktamar dan menyatakan acara ini sah.
