Suara.com - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan pelaksanaan Muktamar VIII PPP kubu Romahurmuziy di Surabaya, Jawa Timur, tidak mengantongi izin dari kepolisian.
"Kapolri, Kapolda mengatakan bahwa muktamar Surabaya ilegal karena tidak mendapatkan surat tanda terima kegiatan dan tidak sesuai AD/ART," kata Suryadharma di Jalan Talang, Menteng Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Suryadharma menambahkan karena acara tersebut tidak mengantongi izin dari polisi dan ilegal, seluruh DPW dan DPC ia harapkan jangan mengikuti muktamar.
"Muktamar Surabaya ilegal. Saya minta pengurus DPW, DPC, tidak memutuskan kehendak sekjen Romahurmuziy dan Waketum Emron Pangkapi. Saya minta mereka yang ada di Surabaya untuk kembali," kata Suryadharma.
Muktamar VIII kubu Romi diselenggarakan mulai hari ini di Empire Palace Hotel, Surabaya. Acara akan ditutup pada Sabtu (18/10/2014). Acara tersebut akan diikuti oleh 1.153 peserta dari 33 DPW dan 511 DPC seluruh Indonesia.
Namun, Romi membantah muktamar ini ilegal. Muktamar, kata Romi, sah karena sudah sesuai dengan mekanisme partai.
