Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menegaskan pihaknya tidak pernah merekomendasikan calon menteri atau pejabat apapun di pemerintahan karena KPK bukan lembaga garansi.
"KPK tidak pernah merekomendasikan siapapun untuk calon menteri karena memang bukan tugas KPK," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Medan, Rabu (22/10/2014).
Busyro berada di Medan pada Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi di Kantor Gubernur Sumut yang dihadiri berbagai kalangan.
Wakil Ketua KPK itu juga membantah soal rumor masuknya dia dalam jajaran calon menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jusuf Kalla.
"Saya sendiri tidak merespons rumor itu dan tetap bekerja sesuai tugas saya di KPK," katanya.
Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, di Jakarta, mengaku marah atas bocornya dokumen calon menteri yang diserahkan kepada KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dia mengatakan hal tersebut saat disinggung tentang nama Kepala Tim Transisi Rini Sumarno yang dinilai beberapa pihak masuk dalam rapor merah.
Andi menegaskan, siapapun yang menyebut rapor merah, atau kuning dianggap melanggar rahasia negara.
Catatan KPK dan PPATK diserahkan ke Presiden sebagai dokumen sangat rahasia sehingga kalau ada yang membocorkan maka itu termasuk dalam pelanggaran berat. (Antara)
