Suara.com - Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin namanya tidak muncul dalam pengumuman menteri Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Meski demikian, dia membantah bila namanya dikaitkan dengan delapan calon menteri yang mendapat raport merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Traksaksi Keuangan (PPATK).
"Yang jelas saya tidak masuk kabinet bukan karena karena PPATK dan bukan urusan KPK, tolong dicatat bukan karena itu," tutur TB Hasanuddin yang namanya disebut-sebut akan dijadikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, di DPR, Senin (27/10/2014).
Menurutnya, delapan calon menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK sudah kadung mencuat, meski belum terang namanya. Karena itu, dia minta supaya KPK dalam hal ini menindaklanjutinya.
"Saya mohon dengan hormat, Pak Abraham Samad yang kebetulan anak tentara, mengalir darah berani, merah. Tunjukan merahmu. Tunjukan sekarang kalau ada kabinet yang merah, kuning agar ditindaklanjuti supaya tak jadi fitnah," katanya.
Selain itu, dia menyinggung kabar masih adanya menteri Jokowi-JK yang masih memiliki raport buruk. Namun, tanpa menyebut nama dia mengatakan penindakan hukum harus tetap dijalankan.
"Malaikat sekalipun akan kita jebloskan ke penjara," katanya. (Bagus Santosa)
