Jokowi ke Kendari, 3000 Personel Keamanan Bersiaga

Suara.com - Sebanyak 3000 personel aparat keamanan gabungan dari unsur TNI/Polri akan disiagakan dalam rangka pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada 6 November 2014.

Komandan Korem 143/Haluoleo Kendari, Kolonel ARH Andi Sumangerukka mengatakan aparat pengamanan yang disiagakan itu akan ditempatkan di beberapa lokasi yang sudah ditetapkan, katanya dalam acara gladi bersih upacara pengamanan Prisiden Jokowi di Kendari, Selasa (4/11/2014).

Menurut Andi pengamanan akan diutamakan di lokasi-lokasi yang akan dikunjungi presiden dan setiap orang yang berada di lokasi tempat kunjungan presiden diwajibkan menggunakan kartu identitas khusus yang telah disiapkan sebagai salah satu prosedur standar dalam pengamanan kedatangan presiden RI.

Kunjungan perdana Presiden Joko Widodo di bumi Anoa Kendari dalam rangka menghadiri Musyawarah nasional (Munas XII) 2014 Keluarga Alumni Univeritas Gajah Mada (Kagama).

Danrem Andi Sumangerukka mengungkapkan, saat kedatangan presiden, petugas pengamanan ditempatkan sepanjang jalur yang akan dilalui presiden yakni jalur Bandara Haluoleo hingga di lokasi pembukaan Munas Kagama di salah satu hotel di Kota Kendari.

Selain presiden, sejumlah menteri kabinet kerja juga dijadwalkan menghadiri Munas Kagama diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyo Soesilo dan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anis Baswedan, serta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sementara itu, Kapolresta Kendari, AKBP Anjar Wicaksono mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Kendari agar ikut bersama-sama membantu mengamankan kedatangan Presiden RI.

"Minimal mengamankan di lingkungan masing-masing merupakan wujud perhatian masyarakat dalam membantu tugas pokot aparat," ujarnya.

Terkait bila ada oknum atau kelompok masyarakat yang akan berunjuk rasa, maka kapolres Konawe Selatan itu mengatakan hingga kini belum ada pemberitahuan dari kelompok massa yang akan melakukan aksi.

"Bila ada kelompok massa yang melakukan unjuk rasa pada saat kedatangan presiden dengan tidak diawali dengan surat izin, maka yang bersangkutan akan diberi tindakan sesuai aturan," tegas Anjar. (Antara)