Suara.com - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membagikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar di Jakarta menuai kritik. Direktur Eksekutif Sekretariat Pembangunan Desa, Iwan Soelasno mengatakan, seharusnya Presiden membagikan KIS dan KIP di salah satu desa miskin di Indonesia.
Kata dia, Presiden Jokowi bisa menugaskan Menteri Desa dan PDT untuk membagikan di desa miskin tersebut, bukan di Jakarta.
“Agak mengherankan kalau seorang Menteri Desa dan PDT malah membagikannya di perkotaan. Dengan pembagian di kota Jakarta Timur, Presiden Jokowi maupun Menteri Desa dan PDT kelihatannya belum siap dengan data desa miskin yang dimiliki,” kata Iwan dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com, Kamis (6/11/2014).
Kata Iwan, dengan membagikan KIS dan KIP di desa, Jokowi bisa menunjukkan kepada publik tentang komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan di desa sebagaimana janji politiknya ketika kampanye pilpres lalu.
Iwan menambahkan, Sekretariat Pemberdayaan Desa mendorong pemerintahan Jokowi–JK untuk segera implementasikan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, salah satunya dengan memprioritaskan desa–desa diseluruh Indonesia mendapatkan KIS dan KIP secepatnya untuk mengurangi kesenjangan pedesaan dengan perkotaan.
Sekretariat Pemberdayaan Desajuga mendorong pemerintahan Jokowi–JK untuk melibatkan perangkat desa dalam mensosialisasikan keberadaan KIS dan KIP.
TERPOPULER
