Suara.com - Masyarakat adat Baduy yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinis Banten, mengharapkan agama "Sunda Wiwitan" yang mereka anut masuk pada kolom kartu tanda penduduk.
"Kami minta kepercayaan masyarakat Baduy yakni "Sunda Wiwitan" tercantum pada kartu tanda penduduk (KTP)," kata Wakil Ketua Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (Wammby) Medi Marsinun di Lebak, Sabtu (8/11/2014) sebagaimana dikutip kantor berita Antara.
Menurut dia, masyarakat Baduy bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun kepercayaan yang dianut rakyatnya tidak diakui dalam kolom KTP. Semestinya, pemerintah mengakui secara resmi kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama masyarakat Baduy yang merupakan peninggalan nenek moyangnya itu.
Karena itu, pihaknya tidak setuju kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengosongkan kolom agama pada KTP. Pengosongan itu diperuntukan bagi warga negara yang menganut aliran kepercayaan.
Masyarakat Baduy berjumlah sekitar 11.200 jiwa dan sejak 1970-2010, kepercayaan mereka, yaitu Sunda Wiwitan, tertulis pada kolom KTP. Namun, saat ini, kolom agama yang dicantumkan pada KTP, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
"Kami berharap Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla bisa mengeluarkan kebijakan melalui undang-undang yang memperbolehkan kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama warga Baduy masuk kolom KTP," katanya menjelaskan.
Kepala Adat Baduy yang Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Dainah, juga berharap pemerintah mengakui kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama Baduy.
"Kami berharap kepercayaan itu diakui agama secara resmi oleh negara dengan dicantumkan kolom identitas kartu pengenal," ujarnya.
TERPOPULER
