Negara Sebaiknya Tidak Paksa Warga Isi Kolom Agama

Ruben Setiawan

Sabtu, 08 November 2014 | 03:00 WIB
Negara Sebaiknya Tidak Paksa Warga Isi Kolom Agama
Joko Widodo (Jokowi) dan Eva Kusuma Sundari. (Twitter @evndari)

Kebebasan warga negara Indonesia untuk mengisi kolom agama di kartu tanda penduduk atau tidak mencantumkan agamanya dalam KTP menunjukkan bahwa negara tidak memaksakan kehendaknya kepada rakyat, kata politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari.

Eva menegaskan bahwa ada-tidaknya kolom agama di kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) selama ini tidak mengganggu negara. Eva yang juga alumnus University of Nottingham Inggris dan juga aktivis Pusaka Trisakti itu lantas mencontohkan KTP pada masa Orde Lama yang tanpa kolom agama.

"Bagusnya, tidak ada pemaksaan kepada warga negara. Mau diisi terserah, mau nggak juga tidak apa-apa. Sesuai dengan pertimbangan individu masing-masing saja," kata anggota Komisi III (Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia) DPR RI periode 2009-2014 itu.

Hal itu, kata Eva, sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu (Confusius).

Namun, kata Eva, sebagaimana yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan itu, tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia.

Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2, dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Seperti diberitakan, wacana pengosongan kolom agama di KTP yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menuai kontroversi. Namun, dalam pernyataan terbarunya, Tjahjo mengklarifikasi bahwa tidak benar kolom agama di kartu tanda penduduk elekronik harus dikosongkan karena dalam kolom KTP wajib ada, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Hanya saja, menurut Tjahjo, pihaknya berkeinginan mengayomi semua warga negara Indonesia yang majemuk. Caranya, adalah memberi kebebasan kepada mereka yang memeluk agama di luar enam agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu) untuk mengisi atau mengosongkan kolom agama dalam kartu tanda penduduk. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ruhut: Agama Itu Urusan Pribadi dan Tuhan

Ruhut: Agama Itu Urusan Pribadi dan Tuhan

News | Jum'at, 07 November 2014 | 13:11 WIB

PPP: Kolom Agama di KTP Lebih Baik Diatur

PPP: Kolom Agama di KTP Lebih Baik Diatur

News | Jum'at, 07 November 2014 | 11:59 WIB

Pemuda Muhamadiyah Tolak Penghapusan Identitas Agama di KTP

Pemuda Muhamadiyah Tolak Penghapusan Identitas Agama di KTP

News | Kamis, 31 Juli 2014 | 23:00 WIB

Jokowi-JK Tidak Akan Hapus Kolom Agama di KTP

Jokowi-JK Tidak Akan Hapus Kolom Agama di KTP

News | Kamis, 19 Juni 2014 | 11:19 WIB

Terkini

Poros Kuat Istana-Senayan: Mengapa Dasco Dinilai Paling Ideal Dampingi Prabowo?

Poros Kuat Istana-Senayan: Mengapa Dasco Dinilai Paling Ideal Dampingi Prabowo?

News | Selasa, 17 November 2026 | 08:38 WIB

Kronologi IRT Meninggal Saat Polisi Geledah Suami Terkait Narkoba di Pelalawan

Kronologi IRT Meninggal Saat Polisi Geledah Suami Terkait Narkoba di Pelalawan

Riau | Selasa, 17 November 2026 | 08:37 WIB

Emiten WSKT Habiskan Rp637 Miliar Buat Bangun Stadion Bola di Makassar

Emiten WSKT Habiskan Rp637 Miliar Buat Bangun Stadion Bola di Makassar

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 08:33 WIB

Pabrik Tutup, Pekerja Di-PHK, Aset Dikuasai: Pajak Mau Dipungut dari Siapa?

Pabrik Tutup, Pekerja Di-PHK, Aset Dikuasai: Pajak Mau Dipungut dari Siapa?

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 08:30 WIB

Perbedaan Sifat Capricorn Desember dan Capricorn Januari, Mana yang Lebih Ambisius?

Perbedaan Sifat Capricorn Desember dan Capricorn Januari, Mana yang Lebih Ambisius?

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 08:25 WIB

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Migas Rp2 Triliun

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Migas Rp2 Triliun

News | Selasa, 17 November 2026 | 08:14 WIB

Tersinggung Ucapan Wes Elek Metune Suwe, Pria di Probolinggo Cekik Teman Kencan MiChat hingga Tewas

Tersinggung Ucapan Wes Elek Metune Suwe, Pria di Probolinggo Cekik Teman Kencan MiChat hingga Tewas

Jatim | Selasa, 17 November 2026 | 08:10 WIB

Cara Mengecek dan Mengeluarkan Perangkat Asing yang Nyangkut di Akun WhatsApp, Demi Keamanan

Cara Mengecek dan Mengeluarkan Perangkat Asing yang Nyangkut di Akun WhatsApp, Demi Keamanan

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 08:05 WIB

Gempa M 7,1 Maluku: Guncangan Terasa hingga Papua

Gempa M 7,1 Maluku: Guncangan Terasa hingga Papua

News | Selasa, 17 November 2026 | 08:04 WIB

Dari Malioboro ke UGM, Menelusuri Jejak Kekerasan dalam Demo Yogyakarta

Dari Malioboro ke UGM, Menelusuri Jejak Kekerasan dalam Demo Yogyakarta

News | Selasa, 17 November 2026 | 08:04 WIB

×