Suara.com - Presiden Joko Widodo diminta mengendalikan dan melakukan moratorium terhadap industri otomotif sehingga bangsa Indonesia tidak terus-menerus tersandera dengan membengkaknya subsidi BBM maupun kemacetan lalu lintas, terutama di kota-kota besar.
"Pemerintah sering tidak konsisten. Di satu sisi mengeluhkan membengkaknya subsidi BBM, tapi di sisi lain membiarkan industri otomotif jor-joran memproduksi kendaraan bermotor hingga membuat kemacetan dimana-mana," demikian dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, Minggu (9/11/2014).
Dalam kondisi seperti ini, kata Neta, pemerintah selalu mengambil jalan pintas. Untuk menghindari membengkaknya subsidi, harga BBM pun dinaikkan. Padahal, kata dia, jika harga BBM naik, dipastikan angka kriminal akan melonjak. Sebab kesulitan ekonomi masyarakat bawah kian parah dan kejahatan kerap menjadi jalan pintas.
IPW berharap, Presiden Jokowi tidak terburu-buru menaikkan harga BBM. Tapi melakukan dua hal, kata Neta. Pertama, membersihkan mafia migas yang kerap membuat ekonomi biaya tinggi di sektor migas. Kedua, mengendalikan dan melakukan moratorium industri otomotif. Sebab kendaraan bermotor menjadi penyedot terbesar stok BBM.
"Tahun 2013, kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia mencapai 104,211 juta, naik 11 persen dari tahun 2012 yang cuma 94,299 juta unit," ujar Neta.
Jika industri otomotif dimoratorium, kata Neta, Presiden Jokowi tidak terus-menerus disandera kenaikan subsidi BBM. Selain itu, kemacetan lalu lintas bisa terkendali dan angka kriminalitas bisa ditekan. Namun konsekuensinya, Jokowi harus membangun infrastruktur angkutan massal atau publik.
"Saat ini, pertumbuhan jumlah bus jauh di bawah mobil pribadi. Hanya naik satu persen pertahun. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya transportasi publik di Indonesia. Jadi, sebelum menaikkan harga BBM, Jokowi harus melihat banyak hal sehingga kebijakannya tidak menyulitkan wong cilik dan tidak memicu tingginya kriminalitas," katanya.
