Desember Pemerintah Bentuk Pasukan Penjaga Laut

Suara.com - Pemerintah Presiden Joko Widodo akan membentuk sebuah satuan penjaga laut dan pantai pada Desember mendatang, demikian dikatakan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tedjo Edy Purdijatno dalam wawancara dengan Reuters, Kamis (13/11/2014).

Satuan itu dibentuk untuk memberantas pembajakan, penyelundupan, dan menjamin keamanan di perairan Indonesia, seiring dengan rencana Presiden Jokowi untuk membangun jalur transporasi air yang mumpuni di Tanah Air.

"Terlalu banyak badan yang tumpang tindih, yang tidak efektif dalam mengamankan perairan," kata Tedjo yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

"Kami akan menyatukan semuanya di bawah sebuah kesatuan penjata laut dan pantai, untuk menjamin bahwa semua kegiatan bisnis yang menggunakan transportasi laut tidak dirugikan," imbuh dia.

Satuan yang akan diluncurkan pada pertengahan Desember itu juga akan bertugas menjaga perbatasan laut, memberantas penangkapan ikan ilegal, dan menangkal perdagangan manusia.

Menurut Tedjo awalnya satuan itu akan meminjam pasukan dan kapal-kapal milik militer. Dalam satu tahun ke depan satuan itu akan berdiri sendiri. Meski demikian, dalam wawancara pertama dengan media asing itu, Tedjo menolak membeberkan kekuatan kesatuan tersebut.

Pemerintah Jokowi, kata Tedjo, memang menargetkan kenaikan anggaran pertahanan, dari 0,8 sampai 1,5 persen dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian anggaran militer Indonesia akan setara dengan Malaysia.

Naiknya anggaran militer bertepatan dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan antara negara-negara Asia Tenggara dengan Cina.

Tedjo mengatakan bahwa anggaran militer akan difokuskan pada belanja senjata dan teknologi dari negara-negara seperti Korea Selatan dan Cina, untuk memproduksi peralatan militer di dalam negeri serta mengekspor peralatan seperti kapal selam dan rudal.

"Contohnya, setelah dua kapal atau jet tempur dibuat di luar negeri, kapal atau jet ketiga bisa kami buat di dalam negeri. Tetapi tentu itu akan digunakan di dalam negeri dulu dan kemudian baru kami mengekspor," ujar Tedjo.