Suara.com - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan bakar Minyak (BBM), ternyata sudah memberikan dampak negatif di masyarakat.
"Kebijakan pengalihan subsidinya aja belom, baru rasan-rasan, itu sudah menimbulkan gejolak," kata Kapolri Jendral Sutarman, di Markas Komando Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (14/11/2014).
Sutarman menambahkan, pihaknya akan mengantisipasi jauh sebelum terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Dia pun sadar, segala kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan publik akan menimbulkan kemarahan publik.
"Setiap kebijakan pemerintahan yang terkait dengan publik termasuk keputusan politik yang berkaitan dengan publik bahkan putusan peradilan yang terkait dengan publik, akan menimbulkan kemarahan publik. Ini harus diantisipasi jauh sebelumnya" imbuhnya.
Ketika disinggung tentang adanya demonstrasi susulan yang menolak kenaikan harga BBM, dia berharap agar demo tidak dibarengi dengan tindakan kekerasan.
"Ini tugas Polri untuk terus melakukan pengawalan agar penyampaian pendapat di depan umum demontrasi atau unjuk rasa tidak dibarengi dengan kekerasan. Negara tidak boleh kalah dengan kekerasan," tegasnya.
Menurut Sutarman, pihaknya juga sudah mengantisipasi adanya pelanggaran penimbunan bbm.
"Di beberapa daerah sudah kita lakukan penegakkan hukum, termasuk penyelewengan subsidi BBM yang diarahkan ke tempat yang salah," tandasnya.
