Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan agar Musyawarah Nasional Partai Golkar yang digelar pada 30 November-3 Desember 2014 di Nusa Dua, Bali, berlangsung secara demokratis.
"Kalau pelaksanaannya tidak demokratis pasti hasilnya ada masalah," kata JK di kantor wapres, Jakarta, Senin (1/12/2014).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengatakan bila penyelenggaraan munas melarang nama-nama lain untuk berpartisipasi dalam bursa ketua umum Partai Golkar, maka hal itu tidak mencerminkan demokrasi di partai.
"Saya sayangkan tata cara seperti itu, akan menimbulkan masalah. Untuk itu harus kembali ke AD/ART partai," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengatakan munas di Bali berlangsung demokratis atau tidak, dapat dilihat dalam pelaksanaannya nanti. "Kita lihat pelaksanaannya," katanya.
Ia sendiri mengaku tidak diundang dalam munas tersebut. "Tidak ada undangan ke Bali," katanya.
Seperti diketahui, internal Partai Golkar terbelah antara kelompok Aburizal Bakrie dan kelompok Agung Laksono. Aburizal mempercepat munas pada November 2014, sedangkan Agung tetap menginginkan digelar Januari 2015. (Antara)
