Suara.com - Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menyarankan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar jangan campur tangan ke dalam permasalahan yang sedang terjadi di internal Partai Golongan Karya.
"Cukuplah kasus PPP. Jangan ada kasus PPP kedua. Biarkanlah yang selesaikan internal Golkar sendiri," kata Ahmad Yani kepada Suara.com, Minggu (7/12/2014). "Partai kan memiliki AD/ART sendiri. Jadi, kewenangan ada di masing-masing. Kita harus menghargai, pemerintah tidak boleh intervensi."
Seperti diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly pernah menandatangani surat Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP hasil keputusan Muktamar VIII PPP 15-17 Oktober 2014 di Surabaya, Jawa Timur, yang diselenggarakan oleh kelompok Romahurmuziy. Langkah tersebut mendapat kritik keras, terutama dari PPP kubu Suryadharma Ali dan Koalisi Merah Putih. Mereka menilai Yasonna terlalu cepat intervensi ke dalam masalah internal PPP, padahal seharusnya kementerian memberikan waktu bagi kedua kubu untuk islah.
Ahmad Yani menambahkan sekarang sudah bukan zamannya lagi pemerintah ikut campur ke dalam permasalahan yang terjadi di partai.
"Partai kan organ negara yang diatur oleh konstitusi sebagai pilar bangsa. Kalau diintervensi, berarti sudah tidak ada itu," kata Ahmad Yani.
Menurut Ahmad Yani bila negara masih turut campur, sama artinya kembali ke zaman Orde Baru.
"Bahkan, lebih jelek dari Orba. Seharusnya itu diambil pelajarannya," kata dia.
Untuk sejauh ini, PPP mengapresiasi pemerintah dalam kasus pertikaian di internal Partai Golkar antara kelompok Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
"Kita apresiasilah, pemerintah, kan tidak mengambil langkah. Buktinya (kemarin) tidak hadir (di acara munas). Jadi, biarkan internal masing-masing menyelesaikan masalah berdasarkan perspektif Golkar. Pihak luar jangan ikut-ikut," kata Ahmad Yani.
Saat ini, Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang diselenggarakan kelompok Agung Laksono diselenggarakan di Ballroom Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Acara tersebut dibuka Sabtu (6/12/2014) malam dan akan ditutup Senin (8/12/2014) nanti.
Penyelenggaraan acara tersebut dilakukan setelah kelompok Aburizal Bakrie terlebih dahulu menyelenggarakan Munas IX di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, akhir 30 November sampai 4 Desember 2014.
Panitia munas Ancol dan Bali sama-sama mengklaim menyelenggarakan acara seusai dengan kuorum.
Munas Bali secara aklamasi telah memilih Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar periode 2014-2019. Ia terpilih memimpin partai berlambang pohon beringin untuk kedua kalinya.
Sementara munas Ancol rencananya akan memilih ketua umum pada malam nanti. Ada tiga kandidat yang berkompetisi, yakni Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Priyo Budi Santoso.
