Suara.com - Pembubaran pemutaran film berjudul Senyap atau The Look of Silence di kampus Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, merupakan ancaman yang nyata bagi kebebasan rakyat Indonesia. Pembubaran pemutaran film tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
Demikian dikatakan oleh Koordinator Advokasi Bidang Sipil dan Politik Yayasan LBH Indonesia Moch. Ainul Yaqin, Kamis (11/12/2014).
Ainul mengatakan film Senyap merupakan fakta sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan mempelajari dan membuka fakta sejarah masa lalu, kata Ainul, bangsa ini bisa memperbaiki kondisi-kondisi kekelaman masa lalu.
"Namun sayangnya upaya-upaya tersebut masih mengalami penghadangan, intimidasi dan teror dari oknum TNI dan individu-individu yang mengedepankan tindakan premanisme," kata Ainul.
Ainul sangat menyesalkan keterlibatan oknum TNI dalam pembubaran kegiatan pemutaran film tersebut.
"TNI tidak seharusnya terlalu mencampuri ke ranah kehidupan masyarakat sipil," kata Ainul.
Tugas TNI, kata Ainul, sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di pasal 7 ayat (1) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Maka, kata Ainul, pembubaran pemutaran film oleh pihak militer atau siapapun dengan dalih untuk menjaga stabilitas, keutuhan bangsa, dan bernegara merupakan sikap yang berlebihan.
"TNI harus bisa progresif dalam merespon perubahan, karena rakyat Indonesia sudah lelah dengan gaya otoriterianisme zaman orde baru. TNI seharusnya tidak tutup mata bahwa negara ini pernah punya sejarah yang kelam, dengan adanya hal tersebut maka akan mempermudah rekonsiliasi bangsa ini menuju peradaban yang bermartabat," katanya.
TERPOPULER
