Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan akan mengubah sistem anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta menjadi e-budgeting agar seluruh lalu lintas anggaran belanja dinas dapat dikontrol dan diawasi. E-budgeting ialah sistem pembuatan anggaran secara online.
"Tahun depan, kami akan melakukan e-budgeting, kita ingin DKI jalan. Dapat uang halal lebih enak tidur, daripada uang nyelip-nyelip, " ujar Basuki yang biasa disapa Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan dengan sistem e-budgeting ialah proses keuangan pemerintah menjadi jauh lebih transparan daripada saat ini. Belanja fiktif dengan APBD dapat dicegah.
Ahok menyampaikan keinginannya untuk menekan anggaran belanja dinas yang tidak penting. Ia mendapat laporan, sepanjang tahun 2014, tercatat total belanja anggaran yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan masyarakat mencapai Rp3 triliun.
"Di dinas kita menyetop belanja yang tidak perlu. Ternyata dalam pelaksanaan pun kita menyetop Rp1,4 triliun, jadi kalau dihitung sebetulnya Rp3 triliun lebih, yang tidak pantas dibelanjakan," kata Ahok.
