Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan produksi beras nasional mencapai 3 juta ton pertahun selama lima tahun dan target di tahun pertama sebesar 5 juta ton. Lalu dengan cara apa?
"Caranya bagaimana, kita kembali ke sawah, ke ladang, jangan di kantor, utamakan pertanian. Kembali ke sawah, kembali ke ladang, kalau tidak bisa kerja kita jual kantornya," kata JK dalam pidatonya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Dia pun menyindir Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) yang merupakan kantor kementerian terbesar di dunia. Sebab, kantor yang terletak di kawasan Ragunan itu seluas 15 hektar. Namun, luas kantor Kementan tidak diimbangi dengan kinerjanya sehingga pemerintah harus mengimpor beras sebesar 2 hingga 3 juta ton setiap tahun.
Dia juga mengakui, membuka lahan baru untuk menjadikan persawahan tidak mudah. Contohnya, lahan yang coba ditambah di kawasan Kalimantan. Ternyata malah rusak karena kurang baiknya irigasi. Irigasi ini, sambungnya adalah tanggung jawab sekunder dan tersier yang harusnya ditangani pemerintah daerah.
"Hampir 90 persen tanggungjawab tersier dan sekunder semua pengairan tak dipelihara dengan baik di daerah," ujarnya.
Karena itu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi BBM untuk untuk membantu meningkatkan produksi pangan.
"Pengurangan subsidi BBM kita berikan kepada pangan, memberikan yang besar karena kalau tidak maka makin banyak yang hilang," kata JK.
