Ini yang Ditawarkan Kubu Agung Laksono

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono menyatakan pihaknya telah menggelar rapat pleno untuk membekali lima orang juru runding terkait hal-hal yang dapat dinegosiasikan dengan kubu Aburizal Bakrie.

"Kami tadi rapat pleno internal. Rapat memberikan masukan bagi juru runding, ada yang boleh dibicarakan (dinegosiasikan), ada yang harga mati," ujar Agung Laksono di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Menurut Agung, rapat pleno juga mengukuhkan susunan pengurus Golkar hasil Munas Jakarta, yang ditetapkan dari tingkat pusat hingga pembagian koordinator wilayah. Agung yakin perselisihan di internal Golkar akan segera selesai. Menurut dia negara yang bermusuhan sejak dulu pun bisa berdamai, apalagi Golkar.

"Kami coba dulu (berunding). Kami tidak mau terjebak dalam pesimisme," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, yang juga juru runding kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso mengatakan ada sejumlah hal yang akan dirundingkan dengan kubu Ical. Pihaknya antara lain akan menawarkan agar Golkar melepaskan diri dari Koalisi Merah Putih (KMP) tanpa harus mendeklarasikan mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Jadi mirip dengan apa yang dilakukan Demokrat. Tapi kecenderungannya mendukung pemerintahan yang sah, sehingga tidak otomatis sama dengan Demokrat," ujar Priyo.

Tawaran lainnya yakni kubu Agung menginginkan agar kubu Ical bisa menyetujui Perppu Pilkada yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono, karena desakan publik masih menginginkan pilkada secara langsung.

"Ini kita tawarkan, mudah-mudahan juru runding Ical bisa menyetujui. Setelah itu baru kita bicara untuk rujuk atau islah," kata Priyo.

Priyo menegaskan upaya islah merupakan langkah prioritas yang akan ditempuh selain bisa juga melakukan munas gabungan atau melalui jalur pengadilan. Namun dua opsi terakhir dinilainya sangat menyita waktu. Sedangkan mekanisme penyelesaian melalui mahkamah partai menurut dia, sangat kecil peluangnya, karena hanya akan memperdebatkan mahkamah partai mana yang bakal diberi mandat menyelesaikan persoalan.

"Risiko Golkar besar kalau perundingan gagal. Karena kalau itu gagal, mau tidak mau harus melalui munas atau pengadilan, dan keduanya sangat tinggi biaya politik dan sosialnya," ujarnya.

Priyo juga khawatir apabila perundingan gagal maka akan mengganggu konsentrasi Golkar dalam menghadapi Pilkada tahun depan. (Antara)