Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan Perusahan Listrik Negara (PLN) belum melakukan pemutusan aliran listrik sejumlah kantor pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Belum ada pemadaman koq, cuma diancam mau dipadamin kalau ngga dibayar," ujar Ahok di Balikota DKI, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Sebelumnya ancaman pemutusan aliran listrik itu disebabkan karena Pemprov DKI Jakarta menunggak pembayaran rekening listrik selama dua bulan, selama November dan Desember 2014.
Ahok menjelaskan, PLN menunda pemadaman karena alasan ancaman bencana banjir yang diperkirakan akan menghantam Jakarta pada 2015.
"PLN juga tau koq kalau ini mau banjir, itu ngga mungkn dipadamin," jelas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengatakan, ancaman PLN itu lantaran banyaknya oknum pejabat DKI yang melakukan tindakan ‘nakal’.
Ahok meminta nantinya seluruh pembayaran maupun pembelian akan menggunakan e-budgeting, agar semua dana dan pengeluaran dapat diketahui.
"Itu kenapa kita paksakan bahwa e-budgeting sangat penting. Tanpa e-budgeting bisa aja ada oknum tertentu ngilangn," jelas Ahok.
Sebagi informasi sejumlah kantor dan instansi penting di DKI Jakarta yang terancam diputus aliran listriknya diantaranya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Pompa yang berada Jakarta Utara, kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kantor Dinas Pariwisata dan beberapa puskesmas.
