Suara.com - PT PLN (Persero) memutus pasokan listrik ke sejumlah kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai 20 Desember 2014 lantaran menunggak pajak selama dua bulan, November dan Desember.
Pemutusan aliran listrik ini membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kesal. Pasalnya, bukannya pemerintah menolak membayar rekening listrik, tapi karena anggaran pendapatan dan belanja daerah 2015 mengalami keterlambatan pengesahan oleh DPRD DKI.
"Ya mau dibilang apa PLN punya kuasa sendiri kok, gimana lawan sama pihak yang berkuasa. Kalau dia mau itung-itungan gitu susah, terus gimana? ya lapor Presiden," kata Basuki yang biasa disapa Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Seperti diketahui, instansi pemerintah yang sudah diputus pasokan listriknya, antara lain Kantor Dinas Pekerjaan Umum, rumah pompa di Jakarta Utara, kantor Dinas Pariwisata, dan beberapa puskesmas.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan bisa saja pemerintah melakukan ketegasan serupa terhadap PLN. Misalnya, melarang tiang-tiang listrik PLN yang berdiri di jalur hijau milik pemerintah provinsi, tapi tentu saja akibatnya fatal, pasokan listrik akan diputus.
"Misalnya kalau kita tebang dia punya tiang di jalur hijau kita pasti ga ada listrik, kalau kita tebang kabelnya di got kita nanti mati lampu, terus gimana lawan penguasa?," kata Ahok.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, juga kesal.
"PLN seharusnya memberikan tenggat waktu kepada kami, bukan main ancam putusin listrik,” ujar Heru.
Ia menambahkan pemerintah sudah memberitahu kepada PLN bahwa menunggak pembayaran listrik ini karena APBD 2015 belum disahkan DPRD DKI.
"Sudah kita kasih tahu kalau pengesahan APBD terlambat. Toh kami masih berusaha mempercepat percepatan pembayaran iuran listrik pada Januari 2015. Sekda sudah bersurat lho, memohon untuk penundaan, tapi tidak ditanggapi,” kata dia.
