Suara.com - Politisi senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menghimbau agar Partai Golkar, yang kini terpecah seharusnya tidak perlu berdebat tentang posisi partai beringin di pemerintahan.
Menurut Hajriyanto, Partai Golkar seharusnya mengikuti saja jalan konstitusi, yaitu mentaati apa yang diatur dalam UUD 1945.
"Sebetulnya soal posisi Partai Golkar di depan pemerintah tidak perlu menjadi ganjalan. Jika kedua kubu itu mau mencari jalan keluar dengan sungguh-sungguh pastilah akan ditemukan," kata Hajriyanto saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Menurutnya, prinsip harusnya Partai Golkar bergabung dengan koalisi yang ada, baik Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), bukanlah menjadi hal yang utama. Sebab, menurut Hajriyanto, hal itu adalah pandangan yang sempit.
"Masih ada alternatif yg lain selain dua pilihan itu tadi (KMP atau KIH), yaitu apa yg disebut dengan 'jalan ketiga'," ujarnya.
"Yaitu, Tidak di KIH dan tidak di KMP. Tidak bergabung dengan pemerintah dalam koalisi pendukung pemerintah dan juga tidak menjadi oposisi di parlemen," tambahnya lagi.
Kemarin, dua kubu Golkar melakukan pertemuan di Kantor DPP Golkar. Sejumlah kesepakatan muncul dari pertemuan yang diharapkan bisa menemui jalan islah dua kubu. Salah satunya adalah kesamaan kesepakatan posis Golkar dalam Pemerintahan Jokowi-JK saat ini.
Namun, Golkar versi Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical) masih mempunyai perbedaan pandangan dengan Golkar versi Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono tentang posisi Golkar yang mendukung pemerintah.
