REGIONAL:
Suara.com - Ribuan sopir angkutan kota (Angkot) di Kota Malang, Jawa Timur, mengancam mogok massal menyikapi rencana beroperasinya bus sekolah gratis pada Senin (5/1) karena keberadaan bus sekolah dikhawatirkan mengancam pendapatan mereka.
Ketua angkot jalur Landungsari-Dinoyo-Gadang (LDG), Supriyanto, Selasa (30/12/2014), mengakui para sopir angkot dari 25 jalur resah dengan adanya bus sekolah gratis tersebut karena akan mengancam pendapatan sopir, apalagi selama ini pendapatan sopir angkot sebagian besar dari penumpang pelajar.
"Selama ini belum ada komunikasi dan sosialisasi terkait keberadaan bus sekolah tersebut, tahu-tahu sudah diluncurkan dan diperkenalkan pada publik. Baru hari ini ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan kami tetap menolak keberadaan bus sekolah tersebut," tegasnya di sela-sela sosialisasi pengoperasian bus sekolah gratis.
Hanya saja, katanya, kapan mogok massal itu dilakukan, masih perlu koordinasi lebih matang dan lebih lanjut, sehingga keberatan sopir benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Pemkot Malang.
Ia mengakui pendapatan sopir angkot selama ini banyak ditopang dari penumpang pelajar, bahkan hampir 70 persen dari pendapatan setiap hari.
"Kalau bus sekolah gratis beroperasi, otomatis siswa akan lebih banyak memilih bus ketimbang harus mengeluarkan ongkos dengan naik angkot," ujarnya.
Jumlah angkot di Kota Malang saat ini sebanyak 2.190 unit dan melintasi 25 jalur di wilayah itu, termasuk hampir seluruh lokasi sekolah dilalui angkot. Oleh karena itu, jumlah penumpang paling banyak adalah pelajar.
Sebelumnya, Ketua Organda Kota Malang, Rudy Soesamto mengatakan Organda telah mengirimkan surat kepada Wali Kota Malang, Kapolresta Malang dan Ketua DPRD kota itu yang meminta Pemkot Malang membatalkan operasional bus sekolah.
Sementara itu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM), Soemito, mengatakan seharusnya ada komunikasi yang intensif antara pemerintah dengan sopir angkot, sebelum bus sekolah dioperasikan.
Ia menilai pada prinsipnya keberadaan bus sekolah memang perlu didukung karena mampu mengurai kemacetan, namun permasalahan lainnya juga harus dipikirkan, terutama nasib sopir angkot yang kemungkinan pendapatannya akan menurun drastis sebagai dampak beroperasinya bus sekolah.
"Masalah ini harus dibahas bareng, duduk bersama cari solusi dulu, program ini bagus, tapi untuk saat ini harus dikaji terlebih dahulu, penolakan bus sekolah oleh sopir angkot ini bisa berakibat fatal, seperti yang terjadi pada penolakan jalur satu arah beberapa waktu lalu," tegasnya.
Pada intinya, kata Soemito, pemerintah kurang komunikasi, apalagi pada pertemuan antara sopir angkot, Organda dan Dishub hari ini, Selasa, (30/12/2014) masih kurang memenuhi unsur masyarakat yang berkepentingan Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Wahyu Setiyanto mengaku pihaknya sudah mengantisipasi rencana mogok para sopir angkot yang menolak hadirnya bus sekolah tersebut. "Dari awal kami sudah antisipasi, kalau mereka sampai mogok, kami akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI untuk mengatasi hal ini," ujar Wahyu.
Menurut Wahyu, dirinya sudah berulang kali melakukan sosialisasi dengan pihak Organda terkait adanya bus sekolah tersebut, bahkan para orang tua murid banyak yang menanyakan kepastian beroperasinya bus sekolah. Mereka mendukung keberadaan transportasi gratis bagi siswa itu.
"Ini program pemerintah yang harus didukung, apalagi bus sekolah ini juga sebagai upaya untuk meminimalkan siswa yang menggunakan motor," tegasnya. (Antara)
TERPOPULER