Tedjo Edhy Dianggap Belum Layak Menko Polhukam

Suara.com - Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang mempertanyakan dukungan rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi menuai kecaman dari berbagai kalangan. Pernyataan Menteri Tedjo itu disampaikan pada Sabtu (24/1/2015) atau setelah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri.

Kecaman terhadap Menteri Tedjo, antara lain dilontarkan oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, Selasa (27/1/2015).

"Komentar Pak Tedjo itu, kapasitasnya bukan Menkopolhukam. Dia tidak paham politik, ya, sehingga pernyataannya seperti itu," kata Mubarok kepada Suara.com.

Pernyataan Menteri Tedjo yang jadi masalah ialah ketika Tedjo menyebut pendukung KPK, "rakyat enggak jelas."

Menurut Mubarok dengan pernyataannya, Menteri Tedjo menjadi seakan-akan membela calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang sekarang menjadi tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi.

"Jadi, sangat disayangkan seorang Menkopolhukam mengatakan seperti itu," kata Mubarok.

Mubarok mengatakan Menteri Tedjo salah menempatkan diri. Seorang Menkopolhukam, kata Mubarok, harusnya bicara tentang politik, hukum, dan keamanan secara keseluruhan. 

"Bukan malah kayak membela BG," kata Mubarok.

Gara-gara pernyataan tersebut, kata Mubarok, publik kemudian menilai Tedjo tidak layak menjabat posisi Menkopolhukam.

Mubarok sendiri menilai kapasitas politik Menteri Tedjo tak cukup untuk duduk di Menkopolhukam.

"Itu susah, kalau orang konsep dirinya seperti itu. Artinya, dia kapasitas politiknya tidak cukup untuk menjadi Menkpolhukam. 

Menanggapi reaksi keras masyarakat, beberapa waktu  lalu Menteri Tedjo mengatakan bahwa telah terjadi salah paham. Menteri Tedjo mengatakan sebenarnya ia berniat untuk mencegah bentrokan antar pendukung KPK dan Polri, mengingat setelah Bambang ditangkap terjadi aksi unjuk rasa di berbagai tempat.

"‎Jangan sampai ada gesekan Polri dan KPK. Semua harus diselesaikan sesuai aturan," kata Tedjo.