Suara.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memasuki usia 100 hari pertama pada Rabu (28/1/2015). Politisi PKS Nasir Djamil menilai kinerja bidang hukum dan menurutnya tidak berprestasi.
"Di bidang hukum 100 hari pemerintahan Jokowi tidak bagus, persoalan hukum seperti api dalam sekam, ini persoalan lama belum selesaikan, kalau nggak diselesaikan akan terus siapapun yang memerintah mengatasi persoalan, penataan kelembagaan terkait kelembagaan hukum, pemerintahan Jokowi punya target cukup jelas. Pemerintah harus melakukan pembaruan hukum nasional, merevisi KUHP dengan KUHAP," kata Nasir di DPR, Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Karena belum ada pembaruan hukum, kata Nasir, membuat sesama institusi penegak hukum tidak mau kalah satu sama lainnya, seperti yang terjadi antara KPK dan Polri belakangan ini.
"Karena tidak ada pembatasan satu kasus, kasus menjadi alat pukul untuk balas dendam. Jadi inilah situasinya," kata dia.
Sebelumnya, dalam menyoroti 100 hari pertama pemerintahan Jokowi, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menilai pemerintahan belum menunjukkan prestasi sampai hari ini. Sebaliknya, kata dia, banyak masalah yang muncul.
"Terus terang, saya belum ada sesuatu yang menonjol, yang ada malah permasalahan semakin rumit. Seperti, KPK-Polri yang menonjol, lalu pengalaman perahu yang memakai alutsista yang sebenarnya sangat tidak tepat, kalau perahu dibolongin saja," kata dia.
