Suara.com - Salah satu isu yang dibawa oleh masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas #saveKPK yang turun ke jalan pada Rabu (28/1/2015) pagi, adalah mempertanyakan keberpihakan Presiden Joko Widodo dalam konflik antara KPK dan Polri.
"Ia ada di pihak siapa? Rakyat ataukah oligarki partai dan elite korup? Bersamaan dengan aksi ini," kata Dhenok Pratiwi dari divisi hubungan masyarakat situs petisi online Change.org.
Petisi online Change.org juga meluncurkan tagar #JokowiDiPihakSiapa. Ini merupakan kelanjutan dari petisi online change.org/SayaKPK yang terlebih dahulu diluncurkan.
Aksi damai hari ini dilaksanakan bertepatan dengan 100 hari pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebelum long march ke depan Istana Kepresidenan, massa yang mengenakan pakaian hitam akan berkumpul terlebih dahulu di Patung Kuda, Monumen Nasional.
Solidaritas #saveKPK dari berbagai latar belakang, mulai dari buruh, mahasiswa, sampai aktivis HAM.
Aksi ini juga didukung oleh LBH Jakarta, Elsam, HRWG, FPMR Tasikmalaya, SPP Ciamis, KSN, Komunitas Wanita mandiri, Puskapol UI, SMJ, APRM, Dompet Dhuafa, BEM UI, Arus Pelangi, P3I, FS SPASI, KPO PRP, GSBI, HMI, SHI, KSPI, SPRI, Kiara, KNTI, PPNI, PPGI, dan Kontras.
Seperti diketahui Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap dan dijadikan tersangka dengan tuduhan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Penangkapan Bambang dilakukan di tengah upaya KPK mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Penangkapan dan penetapan Bambang menjadi tersangka dinilai banyak kalangan sebagai serangan Polri ke KPK. (Pebriansyah Ariefana)
TERPOPULER
