Soal Tes Keperawanan, Pimpinan DPRD Jember Minta Maaf

Suara.com - Setelah mendapatkan reaksi keras dari sejumlah pihak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas usulan dari salah satu anggotanya, terkait syarat keperawanan untuk kelulusan sekolah tingkat SMP dan SMA.

Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi mengatakan, permintaan maaf itu khusus disampaikan kepada seluruh anak perempuan dan pelajar, baik yang ada di Jember maupun di seluruh Indonesia. Menurut Ayub, ide ini dimunculkan anggotanya karena banyaknya perilaku seks bebas di antara para pelajar, khususnya di tingkat SMP dan SMA di daerah itu.

Ke depan menurut Ayub, pihaknya akan meminta kepada Dinas Pendidikan setempat agar lebih meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi di sekolah. Tujuannya adalah agar para pelajar paham tentang bahaya seks bebas.

"Kami juga akan mengundang para ahli untuk memberikan masukan, agar kami bisa memiliki kebijakan yang baik dan adil, terutama dalam menanggulangi angka HIV/AIDS, akibat seks bebas di kalangan pelajar," ujar Ayub, saat dihubungi Suara.com, Rabu (11/2/2015).

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jember, Mufti Ali, yang menjadi penggagas dari ide syarat keperawanan ini, masih belum bersedia memberikan komentar apa pun. Saat dihubungi Suara.com, dia hanya mengatakan sedang sibuk dan tidak memberikan keterangan apa pun.

"Saya masih ada rapat. Nanti saja saya hubungi kalau sudah longgar," cetus Mufti Ali. [Yovie Wicaksono]