Pemerintah Tetap Akan Jalankan Hukuman Mati untuk WN Australia

Suara.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengatakan, pemerintah konsisten menjalankan kebijakannya mengenai masalah kejahatan narkoba. Hal itu disampaikannya menanggapi dua warga negara (WN) Australia yang akan dihukum mati dalam kasus Bali Nine.

"Saya kira, kita tidak perlu lagi mengulang mengenai dampak dari kejahatan itu sendiri terhadap warga negara kita, dan kita tidak perlu mengulang-ulang lagi status emergensi kerusakan kejahatan narkoba," kata Retno, sebelum rapat kerja dengan Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Menurut Menlu, kejahatan narkoba di Indonesia cukup memprihatinkan. Sebab kini menurutnya, Indonesia menjadi negara destinasi terbesar bagi peredaran narkoba, dan bukan lagi wilayah transit.

"Sekarang, apa (itu) kita biarkan? Berapa banyak yang harus dibayar? Intinya, pemerintah akan konsisten terhadap ini," tegas Retno.

Seperti diketahui, Pemerintah Australia melakukan upaya untuk menyelamatkan warganya yang terlibat kasus Bali Nine. Menlu Australia Julie Bishop mengatakan bahwa pemerintahnya tak akan menyerah.

"Kami terus melakukan representasi di tingkat tertinggi," kata Bishop kepada wartawan, seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (6/2).

"Kami terus meminta orang-orang yang punya pengaruh dan kontak dengan pemerintah Indonesia, untuk melakukan kontak sekarang dan membuat presentasi," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, terancam segera dieksekusi mati oleh regu tembak, setelah upaya mereka untuk mengajukan PK atas vonis mati ditolak, pada Rabu 4 Februari lalu. Keduanya ditangkap pada tahun 2005 lalu di Bali, serta divonis mati pada tahun berikutnya atas upaya menyelundupkan heroin.‎