Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah telah melakukan komunikasi politik dengan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI, menyusul pernyataan Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hazbillah Ilyas mengaku yang tidak menyetujui hak angket.
"Saya dari dulu teman baik dengan PKB. Saya dari dulu sama PKB oke-oke aja. PKB juga ngga mau angketkan," ujar Basuki yang biasa disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/2/2015).
"Saya sama PKB itu dari dulu baik. Gusdur (Abdurrahman Wahid) yang dukung saya calon gubernur babel kan PKB. Yang blg Ahok bisa jadi gubernurkan Gusdur," tambah Ahok.
Namun ketika disinggung, akan merapat ke partai yang kini dipimpin Muhaimin Iskandar Ahok mengaku tidak, lantaran ia lebih memilih non partai.
"Engga, engga, aku ngga mau main politik lah lebih enak kita profesional aja kerja gimana beresin Jakarta, mumpung belum dipecatkan" terang Ahok.
Fraksi PKB DPRD DKI menilai langkah anggota dewan mengajukan hak angket terhadap Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terlalu prematur.
"Hak angket ini arahnya mau kemana kan mesti jelas. Masalahnya belum jelas, prematur," kata Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hazbiallah Ilyas saat dihubungi wartawan, Selasa (24/2/2015).
ketika itu mengatakan, pengajuan hak angket belum jelas, ditambah partainya belum menentukan sikap dan menandatangani draf penggunaan hak angket.
"Kalau ada anggota dewan yang tanda tangan pengajuan hak angket itu hak mereka, kalau sikap partai kami belum," tegasnya.
Menurut Hazbi, partainya menganggap pengajuan hak angket dianggap belum perlu digulirkan karena masih ada mekanisme yang harus dilewati sebelum menggunakan hak tersebut yakni hak interplasi.
Hazb menilai persoalan Ahok dengan para anggota dewan dan pimpinan dewan terkait polemik APBD DKI tahun 2015 harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah tanpa keributan yang ujung-ujungnya hanya merugikan masyarakat.
